JEJAK KATA, Tangerang – Fenomena gangster dan aksi tawuran pelajar di wilayah Banten tidak bisa dianggap remeh. Karena sudah sangat meresahkan, dan mulai memakan korban.
“Persoalan gangster yang marak dimana-mana, khususnya di wilayah Provinsi Banten, tidak bisa kita anggap remeh,” ujar Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, H. Dedi Sutardi, saat menghadiri kegiatan hari Besar Islam (HBI) Maulid Nabi Muhammad SAW di Sekolah Citra Nusantara, Sabtu (05/11/2022).
Menanggapi hal ini, Dedi mengaku akan berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan melalui Komisi V, yang salah satunya adalah membidangi soal pendidikan.
Pisang Goreng Bu Dedi Mengajarkan Sportivitas, Kerja Keras dalam Budaya Ngantre
“Akan mendiskusikan dengan pimpinan di DPRD untuk membuka ruang komunikasi, diskusi dengan Pemerintah Provinsi Banten, dan juga institusi vertikal, dalam hal ini TNI/Polri,” katanya.
Merunut dari persoalan tersebut, Dedi menilai, jika dilihat dari aktivitas para gangster atau aksi-aksi tawuran ini, umumnya adalah anak-anak remaja yang masih butuh perhatian, dengan usia di bawah 20 tahun, bahkan ada juga yang masih SMP. Untuk itu perlu kerjasama para pihak agar bisa memberikan pengawasan secara bersama-sama. Karena menurut Dedi, di tempat mereka bergaul di lingkungan sekolah atau pun keluarga, tidak ada satu pun yang mengajarkan untuk melakukan hal-hal tidak baik, seperti tawuran atau pun gangster-gangsteran. Pada saat di luar sekolah dan lingkungan keluarga itu lah, kata Dedi, peran masyarakat secara umum diperlukan.
Manuver Politik Mas Anies “Ngegas”, Awas Rem Blong Bisa Nabrak!
“Targetnya adalah eliminer semua kegiatan-kegiatan gangster di wilayah Banten. Kemudian, tindak secara tegas sesuai tata aturan yang ada. Bagi yang sudah dilakukan penangkapan atau pun razia, dilakukan penguatan terkait hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Sehingga edukasi ini menjadi penting. Dekadensi moral akhirnya akan kita coba sikapi secara khusus. Kan ini sudah pada persoalan konteks moralitas kita,” tandasnya.
Pun demikian, menurut Dedi, untuk mencegah terjadinya tawuran atau aksi gangster ini, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat secara umum harus bersinergi bersama-sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah serta aparat keamanan.
