JEJAK KATA, Serang – Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Semua stakeholder harus berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi sekaligus menguatkan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Banten tahun 2025, di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (07/03/25).
“Pengendalian Inflasi dan penguatan ekonomi daerah sangat penting. Seluruh stakeholder harus bersama-sama berkomitmen, berisnergi dan berkolaborasi terlebih kolaborasi TPID dan TP2DD antara daerah dan BI sangat diperlukan,” ujar Wabup Intan
Menurutnya, kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital.
“Dalam menghadapi tantangan ekonomi, salah satu kuncinya adalah kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD, khususnya di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal distribusi barang dan layanan keuangan digital,” ungkapnya.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Andra Nana Supiana yang memimpin rakor mengatakan pengendalian inflasi khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten. Untuk itu, pihaknya meminta semua pemerintah daerah di Provinsi Banten benar-benar mencermati stok dan kelancara pasokan bahan pokok serta harganya.
“Stok dan kelancaran pasokan serta harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Hari Raya harus terus dimonitor. Persiapkan dan lakukan langkah-langkah yang strategis sehingga inflasi tetap terkendali,” tutur Nana
Intan juga berharap, melalui rakor tersebut pemerintah kabupaten/kota di Banten bisa saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga dampak dari inflasi daerah yang terjadi tidak membebani masyarakat. (*
