JEJAK KATA, Jakarta — Pemerintah menggenjot pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata untuk mendongkrak investasi, mendatangkan wisatawan mancanegara, dan memperluas lapangan kerja. Namun, keterbatasan konektivitas penerbangan internasional, ketimpangan investasi, dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, KEK merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Menurut dia, pengembangan kawasan perlu dipercepat agar investasi menghasilkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Di tengah persaingan global yang semakin berat, kawasan ekonomi adalah instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” kata Airlangga dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas optimalisasi KEK, di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026 malam.
Airlangga memaparkan, Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk enam kawasan khusus pariwisata. Secara kumulatif, sejak pembentukan KEK, realisasi investasi mencapai Rp 382,1 triliun dengan penyerapan 302 ribu tenaga kerja dan keterlibatan 509 badan usaha.
Sepanjang Januari-September 2026, investasi di seluruh KEK tercatat Rp 46 triliun dan menyerap tambahan 53 ribu tenaga kerja. Pemerintah berharap kawasan tersebut menjadi penggerak ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Di sektor pariwisata, pemerintah menargetkan kunjungan 16 juta hingga 17,6 juta wisatawan mancanegara pada 2026, dengan potensi devisa sekitar US$ 24 miliar. Airlangga menyoroti sejumlah kawasan yang dinilai masih perlu dioptimalkan, termasuk Lido dan kawasan pariwisata lainnya.
Ia mencontohkan, KEK Mandalika diproyeksikan menarik 1,6 juta wisatawan dengan nilai ekonomi Rp 8,6 triliun. Adapun KEK Tanjung Lesung ditargetkan mendatangkan 1,5 juta wisatawan dengan nilai ekonomi Rp 3 triliun.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, investasi pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan. Pada 2025, realisasinya mencapai Rp 73,6 triliun, naik 56,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama 2026, investasi mencapai Rp 39,68 triliun, tumbuh 16,64 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Namun, lebih dari separuh investasi pariwisata masih terkonsentrasi di kawasan Jakarta Raya dan Bali. Pemerintah, kata Widiyanti, perlu mendorong pemerataan investasi agar manfaat ekonomi pariwisata menjangkau lebih banyak daerah.
“Kami menyadari adanya tantangan dalam pembangunan KEK, mulai dari keterbatasan konektivitas penerbangan internasional, dukungan lintas kementerian yang belum optimal, hingga terbatasnya event berskala internasional,” ujar Widiyanti.
Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengupayakan skema insentif bagi maskapai untuk membuka rute baru. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur prioritas di destinasi wisata.
Promosi investasi turut diarahkan ke pasar internasional, termasuk Monako, Abu Dhabi, Osaka, Seoul, dan Beijing. Pengelola KEK didorong menyiapkan proyek potensial agar dapat ditawarkan kepada investor.
Widiyanti juga menyoroti peran kegiatan pariwisata dalam menggerakkan ekonomi lokal. Hingga September 2026, Kementerian Pariwisata telah mendukung 160 dari 209 kegiatan yang direncanakan. Berbagai kegiatan tersebut menarik lebih dari 11,7 juta pengunjung, melibatkan 120 ribu tenaga kerja dan 20 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menghasilkan estimasi perputaran ekonomi Rp 22,14 triliun.
Selain konektivitas dan promosi, pemerintah menghadapi tantangan pemenuhan tenaga kerja terampil serta risiko kerusakan lingkungan akibat pembangunan berskala besar.
Widiyanti mendorong pengelola KEK memprioritaskan tenaga kerja lokal dan meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan serta sertifikasi. Kementerian Pariwisata memiliki enam politeknik pariwisata yang pada 2025 menghasilkan lebih dari 2.900 lulusan siap kerja.
Pemerintah berharap percepatan KEK tidak berhenti pada penambahan investasi. Pemerataan manfaat ekonomi, kualitas pelayanan, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi penentu apakah kawasan tersebut benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. (*
