HeadlineLiputan

FAO Catat Penurunan Kelaparan Indonesia, Bapanas Perluas Gerakan Pangan Murah

×

FAO Catat Penurunan Kelaparan Indonesia, Bapanas Perluas Gerakan Pangan Murah

Sebarkan artikel ini
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa saat meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah | Foto: Dok. Kementan

JEJAK KATA, Jakarta — Indonesia mencatat penurunan prevalensi kelaparan sebesar 12,1 poin persentase dalam dua dekade terakhir. Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026 yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penurunan kelaparan terbesar ketiga di Asia Tenggara.

Prevalensi kelaparan di Indonesia turun dari rata-rata 18,4 persen pada periode 2004-2006 menjadi 6,3 persen pada 2023-2025. Capaian tersebut menjadi salah satu latar belakang pemerintah memperluas akses pangan terjangkau melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional, bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat pelaksanaan GPM mencapai 11.349 kali hingga minggu ketiga Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjangkau 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, meningkat dibandingkan pelaksanaan sepanjang 2025 yang mencakup 385 kabupaten/kota.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Fokus pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah stabilisasi harga pangan pokok. Kami di Bapanas bersama-sama terus melakukan intervensi agar masyarakat terbantu. Stok pangan kita banyak, insya Allah aman,” ujar Amran.

Dalam pelaksanaan GPM di Jakarta, masyarakat dapat membeli beras SPHP seharga Rp 11.000 per kilogram, Minyakita Rp 15.000 per liter, daging ayam Rp 36.500 per kilogram, serta cabai rawit merah Rp 32.500 per kilogram. Kegiatan berlangsung di sejumlah titik permukiman padat, antara lain Kalibata, Bidara Cina, dan Bukit Duri.

Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan daya beli konsumen. Menurut dia, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan stok, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membeli pangan.

“Ada dua tujuan utama yang harus kita wujudkan yaitu kesejahteraan petani dan kesejahteraan masyarakat,” kata Saleh.

Upaya stabilisasi ini berlangsung ketika inflasi pangan tahunan pada September 2026 tercatat 5,03 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan September 2025 yang mencapai 6,44 persen. Badan Pusat Statistik menyebut kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras menjadi sejumlah penyumbang inflasi pangan pada September tahun ini.

Bapanas menyatakan intervensi akan diarahkan ke daerah yang mengalami gejolak harga. Pemerintah juga mengandalkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Menurut laporan FAO, tantangan ketahanan pangan masih besar. Sebanyak 645 juta orang di dunia menghadapi kelaparan, sementara 2,69 miliar orang tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi.

FAO menilai konflik, ketidakstabilan ekonomi, dan perubahan iklim terus menekan sistem pangan global. Karena itu, penurunan angka kelaparan perlu diikuti upaya memastikan pangan yang terjangkau, aman, dan bergizi dapat diakses seluruh masyarakat. (*

Tinggalkan Balasan