JEJAK KATA, Jakarta — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening yang menyasar sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terbawah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut ditargetkan meningkatkan inklusi keuangan nasional dari 93 persen menjadi mendekati 99 persen.
“Dengan program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Airlangga, program Satu Orang Satu Rekening tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah rekening. Pemerintah juga ingin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan.
Untuk setiap rekening, pemerintah menyiapkan setoran awal Rp 50.000. Data calon penerima program disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank syariah dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening,” kata Airlangga.
Pemerintah berencana memanfaatkan rekening tersebut untuk menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat mulai kuartal IV 2026. Salah satunya bantuan beras senilai Rp 17,55 triliun yang dialokasikan bagi 33.244.408 keluarga.
Selain bantuan beras, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 13,3 juta pekerja. Penggunaan rekening untuk penyaluran bantuan diharapkan mempermudah transaksi sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan formal.
Di sisi lain, pemerintah mendorong inklusi keuangan sejak usia sekolah melalui program Rekening Pelajar. Airlangga menyebut program tersebut telah diikuti 59,18 juta pelajar dengan total dana tabungan mencapai Rp 27 triliun.
Menurut dia, perluasan akses keuangan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas pembiayaan, memperbaiki penyaluran bantuan, dan mendorong kegiatan ekonomi produktif di berbagai daerah.
Namun, peningkatan jumlah rekening tidak dengan sendirinya menjamin masyarakat telah menikmati layanan keuangan secara optimal. Efektivitas program juga bergantung pada penggunaan rekening secara aktif, kemudahan akses perbankan, dan ketepatan penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran. (*
