PARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berencana melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai ada anomali yang terjadi di Pilgub Banten. Kubu pasangan cagub-cawagub Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, mengaku tak masalah dengan rencana PDIP tersebut.
Untuk diketahui, dalam Pilgub Banten, PDI Perjuangan mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Berdasarkan penghitungan cepat atau Quick Count, pasangan ini kalah telak dari rivalnya, Andra Soni-Dimyati. Hasil hitung cepat Charta Politika pada Rabu 27 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dengan masuk 100 persen, menyebut bahwa pasangan Andra-Dimyati unggul 57,52 persen dari Airin-Ade 42,48 persen. Jelas, selisihnya cukup signifikan.
Situasi ini, membuat PDI Perjuangan meradang, dan menuduh ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kelompok yang suaranya, berdasarkan hitung cepat itu, sudah di atas angin. Betapa tidak, PDI Perjuangan mengklaim, berdasarkan hasil survei, pasangan Airin-Ade lebih unggul dari rivalnya. Tapi ketika usai pencoblosan, partai berlogo banteng moncong putih itu kaget bukan kepalang, hasil surveinya anjlok tak semeroket suara rivalnya.
Bagaimana menurut kalian?
Penulis mencoba menyitir kalimat yang pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD beberapa tahun silam, “Setiap Pemilu yang kalah, itu selalu menuduh curang.”
Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD itu, sepertinya juga terjadi pada perhelatan Pilgub Banten 2024 ini. Karena kubu yang kalah menuduh ada anomali yang terjadi di Pilgub Banten, yang anomali itu bisa disimpulkan sebagai bentuk kecurangan.
Apakah kubu yang kalah itu bersih dan tidak melakukan kecurangan?
Ini sudah menjadi rahasia umum, dari sejak sebelum kampanye, kita semua tahu banyak kandidat, yang saat itu akan maju dalam Pilgub Banten sudah menyuri start dengan memasang baliho dan spanduk mengepung seluruh daerah di penjuru Banten. Belum lagi, membagi-bagikan sembako kepada rakyat dengan tujuan untuk meraih simpatik, dan lain sebagainya. Ini curang atau bukan, kita serahkan pada kejujuran para politisi yang melakukannya.
Lalu, detik-detik menjelang hari pencoblosan, apakah mereka tidak melakukan gerakan politik uang? Saya rasa “Mbel gedes!”
Di tingkat Pilkada kabupaten saja melakukan itu, bisa jadi di tingkat Pilgub juga melakukan hal yang sama. Untuk tingkat kabupaten, ini dibuktikan dengan ditangkap tangannya seorang kader salah satu partai politik yang mencoba membagi-bagikan amplop berisi uang sebagai imbalan agar mencoblos paslon Mad Romli-Irvansyah.
Jadi, apa yang perlu dipersoalkan, kecurangan?
Nah, kalau semua melakukan kecurangan, dan yang kalah menuduh curang, akan sampai kapan proses demokrasi di republik ini akan menjadi lebih baik. Jangan pula rakyat terus-terusan dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan prilaku dalam setiap perhelatan politik. “Maling teriak maling!”
Penulis
Paidjone Hadi Sumardjono
Pemerhati sosial dan politik
