JEJAK KATA, Jakarta — Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukan proses basa-basi atau sekadar formalitas. Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap wartawan berkualitas sama pentingnya dengan kehadiran media profesional untuk menyehatkan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Teguh dalam sambutannya pada pembukaan UKW hasil kerja sama JMSI dan Pikiran Rakyat di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pers, Profesor Komaruddin Hidayat, serta jajaran penguji dan peserta.
Teguh menekankan pentingnya sinergi antara wartawan berkualitas dan media profesional agar pers nasional dapat menjadi salah satu pilar demokrasi yang sehat.
“Mestinya, wartawan yang berkualitas dan media profesional ini dapat berjalan seiring, sehingga pers nasional kita benar-benar berkualitas dan mampu menyehatkan demokrasi, bukan sekadar memproduksi kebisingan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti tantangan industri media akibat masifnya penyebaran kabar bohong atau hoaks dan ujaran kebencian seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Isu tersebut, kata dia, bahkan telah menjadi perhatian para pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Kini berkembang pula desakan agar pengembang AI tunduk pada hukum internasional.
Lebih jauh, Teguh mengungkapkan kekhawatiran global terhadap pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dan AI yang mulai merambah sektor keamanan strategis. Ia mencontohkan pembahasan dalam perjanjian internasional penangkalan senjata nuklir atau Non-Proliferation Treaty mengenai potensi risiko pengambilan keputusan dalam situasi darurat perang yang dikendalikan secara otomatis oleh sistem mesin.
“Ada kekhawatiran jika suatu saat nanti keputusan untuk mendefinisikan ancaman dan menyatakan perang dikendalikan oleh sistem AI, hal itu bisa berakibat fatal,” ungkapnya.
Menghadapi kompleksitas ruang digital, Teguh memandang penting kehadiran wartawan yang cerdas dan gemar melakukan riset mendalam. Menurut dia, budaya riset dapat membantu masyarakat menghadapi jebakan optik algoritma atau fenomena yang diistilahkan sebagai algo-sapiens.
“Jika wartawannya rajin meriset, secara teoretis masyarakat akan selamat dari jebakan optik algoritma atau yang oleh Prof. Komaruddin disebut sebagai algo-sapiens,” jelasnya.
Kendati demikian, mitigasi di tingkat hilir saja belum cukup. Diskursus di dunia nyata dan dunia maya kini kerap tidak sejalan, salah satunya akibat maraknya akun anonim. Teguh mengibaratkan disrupsi informasi tersebut seperti tsunami yang mengotori seluruh sumber air. Pada akhirnya, masyarakat tetap akan mencari air bersih.
Sebagai bagian dari mitigasi yang lebih komprehensif, Teguh melontarkan gagasan mengenai penataan ruang digital. Ia mengusulkan kebijakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu akun media sosial agar identitas aktor di dunia maya dan dunia nyata dapat lebih selaras.
“Salah satu bentuk mitigasi yang mungkin kontroversial—dan mohon maaf jika keliru, tetapi tetap perlu saya suarakan—adalah pemberlakuan kebijakan satu NIK untuk satu akun media sosial,” tuturnya.
Meski gagasan tersebut berpotensi memicu perdebatan mengenai kebebasan berpendapat, Teguh menegaskan bahwa substansi persoalannya adalah manipulasi algoritma yang kerap mengeksploitasi emosi publik.
“Persoalan sesungguhnya bukanlah tentang kebebasan itu, melainkan bagaimana algoritma saat ini secara manipulatif memilihkan konten-konten tertentu… sehingga energi publik habis hanya untuk membahas hal tersebut,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Teguh berharap wartawan yang mengikuti uji kompetensi dapat terus merawat idealisme dalam menyajikan informasi berkualitas di tengah derasnya arus optik algoritma media sosial. (*
