JEJAK KATA, Tangerang – Ketahanan pangan tidak cukup hanya dibangun melalui peningkatan produksi pertanian. Keterlibatan perempuan dalam menentukan sumber pangan, mengelola produksi, hingga menciptakan nilai ekonomi dari hasil pertanian juga menjadi bagian penting yang perlu diperkuat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah saat membuka forum Horizon: Perempuan dan Masa Depan Pangan yang diinisiasi Lentera Perempuan Tangerang bersama Ruang Aman di Ruang Rapat Wareng, Rabu (18/11/2026).
Intan menilai perempuan selama ini memiliki posisi strategis dalam sistem pangan, terutama dalam menentukan konsumsi keluarga dan mengelola kebutuhan rumah tangga. Namun, peran tersebut dinilai perlu diperluas agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam produksi dan pengembangan usaha pangan.
“Perempuan memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Perempuan jangan hanya menjadi penerima manfaat, melainkan hadir sebagai aktor utama yang mampu menggerakkan sistem pangan serta ekonomi keluarga,” kata Intan.
Menurut dia, penguatan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga. Salah satunya dengan mengoptimalkan pekarangan untuk menanam komoditas pangan lokal dan tanaman obat keluarga (TOGA).
Pemanfaatan lahan pekarangan tersebut dinilai bisa dikembangkan menjadi gerakan urban farming. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mendorong keterlibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) agar keterbatasan lahan tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam produksi pangan.
Namun, gerakan tersebut tidak cukup berhenti pada kegiatan menanam. Intan menginginkan hasil pertanian kelompok perempuan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi melalui pengolahan produk pangan lokal dan pengembangan usaha.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata dia, berkomitmen memperkuat kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan. Sinergi perangkat daerah, khususnya sektor pertanian, ketahanan pangan, dan ekonomi kerakyatan, diperlukan agar kelompok perempuan memiliki akses terhadap bibit, pupuk, pendampingan, serta peluang pemasaran.
Intan juga meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengambil peran lebih besar dalam mendukung gerakan tersebut. Ketersediaan bibit dan pupuk menjadi salah satu kebutuhan mendasar agar kelompok perempuan dapat mengembangkan kegiatan pertanian secara berkelanjutan.
Dia membuka ruang bagi akademisi, organisasi perempuan, dan kelompok wanita tani untuk menyampaikan gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan daerah.
“Hasil diskusi ini akan berkembang dan akan kita implementasikan di Kabupaten Tangerang. Jadi semua hasil diskusi kita bukan cuma omon-omon, tapi betul-betul ingin kita laksanakan,” ujarnya.
Di luar persoalan ketahanan pangan, Intan turut menyinggung perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menuangkan komitmen perlindungan tersebut melalui peraturan daerah.
Dia berharap pada 2027 Kabupaten Tangerang dapat memiliki fasilitas safe house dan trauma healing center yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Tigaraksa.
“Kami mohon juga doa dan dukungan semua pihak, agar tahun 2027 nanti, Kabupaten Tangerang bisa memiliki fasilitas safe house dan trauma healing center yang berpusat di Kecamatan Tigaraksa,” kata Intan.
Forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan gagasan pemberdayaan perempuan menjadi kebijakan, akses produksi, dan peluang ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat. (*






