ESAI — Dalam politik, mengumumkan keberhasilan jauh lebih mudah daripada membuktikan dampaknya. Pemerintah bisa menghitung jumlah penerima program, nilai investasi, dan tonase cadangan pangan. Namun, angka-angka itu belum otomatis menjawab pertanyaan paling mendasar: apakah kehidupan rakyat benar-benar membaik?
Di sinilah rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu diuji. Sebab, pemerintah boleh menyusun daftar prestasinya sendiri, tetapi tidak bisa sekaligus menjadi satu-satunya penilai atas keberhasilannya.
Pada 20 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto genap dua tahun memimpin Indonesia. Pemerintah memaparkan sederet capaian, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, investasi, hingga hilirisasi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut menyampaikan sejumlah angka untuk menggambarkan pelaksanaan program prioritas pemerintahan.
Rapor itu tentu layak dibaca. Tetapi membacanya tidak berarti harus langsung percaya, sebagaimana mempertanyakannya tidak berarti menafikan semua hasil kerja pemerintah. Yang perlu diperiksa ialah jarak antara capaian administratif dan manfaat nyata: berapa banyak program yang terlaksana, seberapa baik mutunya, siapa yang menikmati hasilnya, dan apa yang masih belum beres.
Di atas kertas, pemerintah tampak sibuk bekerja. Program diluncurkan, target diumumkan, dan angka keberhasilan dipresentasikan. Semuanya tersusun rapi, seperti barisan peserta upacara yang tak boleh salah langkah.
Masalahnya, kesejahteraan rakyat bukan lomba menyusun angka paling besar. Program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan investasi triliunan rupiah baru dapat disebut berhasil secara substantif jika hasilnya terukur, manfaatnya merata, dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, dua tahun pemerintahan ini tidak cukup dinilai dari apa yang diumumkan Istana. Ia harus diperiksa melalui data yang dapat diverifikasi, evaluasi independen, dan pengalaman masyarakat yang menerima manfaat maupun yang belum merasakannya.
Rapor pemerintah adalah bahan evaluasi, bukan putusan akhir. Presiden boleh memegang mikrofon untuk menjelaskan prestasinya. Namun, dalam demokrasi, nilai akhir tidak semestinya ditentukan oleh pihak yang sedang dinilai.
Rapor yang Disusun Pemiliknya
Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut data yang dipaparkan Sekretaris Kabinet pada 20 Oktober 2026, program ini telah menjangkau 62 juta penerima manfaat. Angka tersebut menunjukkan jangkauan yang besar. Namun, jumlah penerima belum dengan sendirinya membuktikan keberhasilan pemenuhan gizi.
Masih ada pertanyaan tentang mutu makanan, kecukupan nutrisi, kebersihan dapur, ketepatan sasaran, distribusi, dan pengawasan. Pada 19 Oktober, pemerintah juga mengumumkan empat prioritas pembenahan tata kelola MBG, mencakup keamanan pangan, mutu gizi, pemerataan, dan penertiban data penerima.
Artinya, ada capaian yang diumumkan sekaligus pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Keduanya semestinya memperoleh tempat dalam rapor yang sama.
Jika pemerintah hanya menonjolkan jumlah penerima tanpa menjelaskan kualitas layanan, rapor itu mirip brosur restoran yang bangga menjual ribuan porsi, tetapi tak menjelaskan standar dapurnya.
Perumpamaan tersebut bukan untuk mengecilkan program pemenuhan gizi. Justru karena menyangkut kesehatan anak, keberhasilannya perlu diukur lebih serius daripada jumlah kotak makanan yang keluar dari dapur.
Anggaran publik bukan uang sulap. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang bisa diperiksa.
Swasembada: Gudang Penuh, Pertanyaan Jangan Kosong
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada delapan komoditas. Cadangan pangan nasional juga disebut mencapai 5,2 juta ton. Klaim ini layak diperiksa melalui data produksi, stok, distribusi, dan kebutuhan konsumsi sebelum kesimpulan lebih jauh ditarik.
Sebab, swasembada bukan sekadar soal gudang yang penuh atau angka produksi yang terlihat gagah. Ada petani yang menanam, pedagang yang mengangkut, dan keluarga yang harus membeli bahan pangan setiap hari.
Apakah pendapatan petani meningkat? Apakah harga pangan terjangkau? Apakah distribusi berjalan baik? Seberapa jauh ketergantungan pada impor berkurang, dan apakah kondisi itu dapat dipertahankan?
Pertanyaan tersebut bukan upaya mencari-cari kesalahan. Itu bagian dari menguji kebijakan.
Produksi yang meningkat tentu dapat menjadi kabar baik. Namun, manfaatnya perlu sampai kepada produsen dan konsumen. Jika petani masih kesulitan menutup biaya produksi sementara konsumen mengeluhkan harga, ada mata rantai yang perlu diperiksa.
Pemerintah boleh merayakan panen. Namun, keberhasilan pangan jangan sampai lebih subur di konferensi pers daripada di kehidupan petani.
Investasi Triliunan, Pekerjaan Harus Terasa
Pemerintah juga melaporkan nilai investasi Rp3.923 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan penyerapan tenaga kerja yang disebut mencapai sekitar 5,49 juta orang.
Angka investasi penting bagi perekonomian. Modal yang masuk dapat membuka pabrik, memperluas usaha, membangun infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, nilai investasi tidak otomatis sama dengan peningkatan kesejahteraan setiap keluarga.
Kualitas pekerjaan juga perlu diperiksa. Berapa banyak tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan tetap? Bagaimana tingkat upah dan perlindungan pekerjanya? Apakah kesempatan kerja tersebar merata, atau justru terkonsentrasi di wilayah dan sektor tertentu?
Rakyat tidak membayar kebutuhan sehari-hari dengan grafik investasi. Mereka membayarnya dengan penghasilan.
Bagi pencari kerja, angka investasi triliunan rupiah belum tentu berarti banyak jika pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan atau sulit dijangkau. Bagi pekerja yang penghasilannya habis sebelum akhir bulan, pertumbuhan ekonomi baru terasa ketika pendapatannya mampu mengejar kebutuhan hidup.
Ini bukan berarti investasi tidak berguna. Justru investasi perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan, bukan semata-mata nilai transaksi.
Angka Makro dan Isi Dompet
Pemerintah memiliki alasan untuk memaparkan capaian ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Inflasi tahunan pada September tercatat 3,28 persen.
Angka tersebut memberi gambaran penting tentang kondisi ekonomi nasional. Namun, statistik agregat tidak selalu mencerminkan pengalaman setiap rumah tangga.
Inflasi yang terkendali tidak berarti seluruh kebutuhan terasa murah. Pertumbuhan ekonomi juga tidak otomatis membuat setiap orang memperoleh kenaikan penghasilan.
Rata-rata nasional dapat terlihat baik ketika sebagian keluarga masih harus mengatur ulang belanja. Pengalaman ekonomi rumah tangga dipengaruhi pendapatan, lokasi, jenis pekerjaan, serta kebutuhan masing-masing.
Karena itu, angka pertumbuhan perlu dibaca bersama perkembangan upah riil, penciptaan pekerjaan formal, kemiskinan, ketimpangan, dan daya beli masyarakat.
Jangan sampai ekonomi tumbuh dalam grafik, sementara warga harus terus berlatih akrobat ketika membagi uang belanja.
Presiden Bukan Satu-satunya Juri
Ada persoalan lain dalam tradisi merayakan capaian pemerintah: siapa yang menyusun rapor dan siapa yang memeriksanya?
Pemerintah tentu perlu menjelaskan program yang dijalankan. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab menyampaikan hasil kerja kepada masyarakat. Namun, penjelasan resmi bukan akhir pemeriksaan.
Data perlu diuji melalui metodologi yang jelas, audit, evaluasi independen, pengawasan parlemen, laporan masyarakat, dan pemberitaan pers yang kritis.
Pujian dari lingkaran pemerintahan tidak otomatis keliru. Namun, pujian juga bukan pengganti verifikasi.
Bayangkan seorang murid menyusun sendiri soal ujian, mengerjakan jawabannya, lalu mengumumkan nilai sempurna. Kita boleh mengucapkan selamat. Tetapi lembar jawabannya tetap perlu diperiksa.
Demikian pula pemerintah. Presiden berhak menjelaskan capaian kabinetnya, sementara masyarakat berhak menguji klaim tersebut tanpa harus dicap tidak mendukung pembangunan.
Pemerintahan demokratis menggunakan uang publik dan menjalankan mandat publik. Karena itu, pertanggungjawabannya tidak cukup berhenti pada laporan yang disusun oleh pihak yang dinilai.
Rapor pemerintah semestinya terbuka untuk diperiksa, termasuk ketika hasilnya tidak sesuai dengan target yang diumumkan.
Kritik Bukan Musuh Pembangunan
Tidak semua program dapat menghasilkan dampak besar dalam dua tahun. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu, reformasi birokrasi tidak selesai dalam semalam, dan peningkatan mutu pendidikan memerlukan proses panjang.
Karena itu, tidak adil pula menuntut seluruh persoalan Indonesia selesai hanya dalam 24 bulan.
Namun, alasan bahwa program masih berjalan tidak boleh menjadi kartu bebas evaluasi. Pemerintah tetap perlu menjelaskan target, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta langkah koreksi ketika kebijakan meleset.
Jika sebuah program menghadapi masalah, yang dibutuhkan adalah perbaikan, bukan sekadar pembelaan citra. Jika hasilnya positif, pemerintah semestinya terbuka terhadap pemeriksaan. Jika kritik tidak sesuai dengan fakta, data dapat menjadi jawabannya.
Demokrasi bukan perlombaan untuk menentukan siapa yang paling keras bertepuk tangan. Ia menyediakan mekanisme agar kekuasaan tetap bekerja sesuai kepentingan masyarakat.
Pemerintah yang yakin pada kebijakannya tidak semestinya alergi terhadap pertanyaan. Kritik berbasis fakta justru dapat membantu memperbaiki pelaksanaan program, mengurangi pemborosan, dan mencegah kesalahan berulang.
Rakyat Bukan Penonton Presentasi
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai berbagai program dan capaian yang diumumkan pemerintah. Sejumlah perkembangan dapat diukur, sementara kualitas pelaksanaan, pemerataan manfaat, dan dampak jangka panjang masih perlu ditelaah melalui bukti yang memadai.
Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa seluruh agenda telah berhasil. Sebab, publik memerlukan evaluasi yang masuk akal.
Pemerintah perlu menjelaskan berapa banyak penerima program yang mengalami perbaikan kualitas hidup, berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta, bagaimana perkembangan pendapatan petani, seberapa efektif anggaran digunakan, dan apa yang dilakukan ketika target tidak tercapai.
Jawaban atas pertanyaan tersebut lebih berguna daripada sekadar menambah satu video keberhasilan.
Rakyat memilih pemimpin untuk mengurus persoalan mereka, bukan semata-mata untuk mendengarkan laporan tentang prestasi pemerintahannya sendiri.
Prabowo boleh bangga atas capaian kabinetnya. Kebanggaan itu wajar jika didukung hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam demokrasi, kebanggaan pejabat tidak menghapus hak masyarakat untuk bertanya.
Keberhasilan pemerintah bukan semata-mata ketika presiden yakin dirinya berhasil. Keberhasilan harus terlihat dalam hasil yang dapat diperiksa, dirasakan masyarakat, dan bertahan melampaui masa pidato.
Setelah rapor dibacakan, pekerjaan berikutnya adalah membuka lembar evaluasi. Bukan untuk mencari pihak yang harus dipermalukan, melainkan untuk mengetahui apa yang sudah tercapai, apa yang belum, dan apa yang mesti diperbaiki.
Sebab, negara ini bukan panggung tunggal. Presiden memang memegang mikrofon, tetapi rakyatlah yang membiayai pertunjukannya. (*
Oleh: Jejak Kata
