JEJAK KATA, Jakarta — Pemerintah menerapkan mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing pegawai. Kementerian Keuangan menyebut ketepatan data penerima menjadi kunci agar penyaluran dana negara berjalan efisien dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan mekanisme pembayaran langsung itu berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, dan Polri. Skema serupa juga diterapkan untuk pembayaran tunjangan profesi guru yang berstatus sebagai pegawai daerah.
“Kalau pembayaran gaji itu, idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan kepada rekening dari pegawai negeri sipilnya, PNS, TNI, Polri. Masing-masing punya rekening,” kata Suahasil, Jumat, 23 Oktober 2026 di Jakarta.
Menurut dia, pembayaran langsung mengurangi kebutuhan perantara dalam penyaluran dana. Namun, sistem tersebut membutuhkan daftar penerima yang akurat, identitas pegawai yang jelas, serta nomor rekening dan bank tujuan yang telah terverifikasi.
“Yang penting di dalam setting tersebut adalah nomor satu, kita memiliki daftar nama dari seluruh PNS, TNI, Polri. Daftar namanya valid, orangnya jelas, nomor rekeningnya jelas di bank yang mana,” ujarnya.
Persyaratan serupa berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Pemerintah perlu memastikan data penerima dan informasi rekening sesuai sebelum dana disalurkan.
Suahasil mengatakan tunjangan profesi guru yang masih berstatus sebagai pegawai daerah juga dibayarkan langsung dari kas negara ke rekening penerima. Mekanisme ini menjadi bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara.
Di luar urusan pembayaran gaji, Suahasil menyoroti pentingnya memperluas inklusi keuangan. Ia berharap kepemilikan rekening bank tidak hanya terbatas pada pegawai pemerintah, tetapi juga menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
“Kita menginginkan bahkan bukan hanya PNS, TNI, Polri yang memiliki rekening, tapi seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki rekening,” kata dia.
Kepemilikan rekening memungkinkan masyarakat mengakses layanan perbankan dan menerima pembayaran secara langsung. Meski demikian, perluasan akses keuangan juga membutuhkan dukungan infrastruktur perbankan serta kemudahan layanan bagi masyarakat yang belum terjangkau.
