ESAI — Ada kalanya seseorang meninggalkan jabatan dengan kepala tegak. Namun, meninggalkan kursi kekuasaan tidak selalu berarti persoalan ikut selesai. Sebab, jabatan bisa dilepaskan dalam sehari, tetapi jejak keputusan politik dapat bertahan jauh lebih lama.
Itulah yang mengemuka dari pidato pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026.
Dalam pernyataannya, Gibran menyebut jabatan sebagai titipan sementara. Ia juga mengatakan bahwa kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, melainkan keberanian melepaskan jabatan demi kepentingan yang lebih besar.
Kalimat itu terdengar seperti pesan kenegarawanan. Namun, publik tentu berhak mengajukan pertanyaan: persoalan apa yang sesungguhnya sedang ditinggalkan bersama kursi Wakil Presiden?
Gibran menyebut pengunduran dirinya sebagai keputusan pribadi, setelah melalui pertimbangan panjang. Ia bahkan menegaskan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Seluruh dokumen pendidikan, menurut dia, telah diserahkan kepada pengadilan.
Pernyataan itu justru memperlihatkan bahwa persoalan ijazah telah menjadi bagian penting dari beban politik yang mengiringi masa jabatannya. Sebelumnya, desakan politik terhadap Gibran menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait posisinya.
Namun, persoalan Gibran tidak bermula ketika ia dilantik. Jalan menuju kursi Wakil Presiden telah mengundang perdebatan sejak pencalonannya pada 2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka pengecualian batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Saat itu, Gibran masih menjabat Wali Kota Surakarta sekaligus putra Presiden Joko Widodo.
Secara hukum, putusan tersebut menjadi pintu pencalonan. Namun, secara etika politik, kedekatan keluarga dengan kekuasaan memunculkan pertanyaan tentang konflik kepentingan dan kesetaraan kesempatan.
Kini, ketika Gibran memilih mundur, pertanyaan itu tidak serta-merta menguap. Bahkan, pengunduran diri tidak otomatis menjawab seluruh persoalan yang pernah diperdebatkan publik.
Ada perbedaan antara mengakhiri jabatan dan menyelesaikan pertanggungjawaban politik. Yang pertama merupakan keputusan personal. Yang kedua menyangkut kepercayaan publik, transparansi, dan kepastian hukum.
Ibarat seseorang meninggalkan rumah yang sedang direnovasi, kepergiannya tidak serta-merta membuat fondasi yang retak menjadi kokoh. Penghuni berikutnya tetap harus menghadapi pekerjaan yang belum selesai.
Karena itu, Prabowo dan MPR tidak cukup hanya mencari pengganti untuk mengisi kursi yang kosong. Proses pergantian harus menjadi kesempatan memperbaiki kualitas kepemimpinan dan etika demokrasi.
Gibran boleh menutup satu bab perjalanan politiknya. Namun, sejarah tidak bekerja seperti tombol penghapus. Ia mencatat proses, keputusan, kontroversi, dan akibatnya.
Pada akhirnya, mundur memang bisa menjadi pilihan politik. Tetapi bagi seorang pejabat publik, meninggalkan jabatan bukan berarti meninggalkan seluruh pertanyaan yang pernah diajukan rakyat. (*
Oleh: Jejak Kata
