JEJAK KATA, Banten – Wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten menilai, pemindahan satwa langka tersebut tidak boleh menjadi jalan pintas pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana di kawasan habitat terakhir badak jawa.
Ketua GMNI Banten, Endang Kurnia, mengingatkan bahwa menyelamatkan badak jawa bukan perkara memindahkan sejumlah satwa dari satu kawasan konservasi ke kawasan lainnya. Ada persoalan ekologis, keberlanjutan habitat, hingga risiko terhadap kelangsungan hidup spesies yang kini berada di ambang kepunahan.
Menurut dia, badak jawa memiliki keterikatan ekologis dengan lingkungan alaminya di Ujung Kulon. Karena itu, setiap rencana translokasi harus melewati kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, dan melibatkan para ahli konservasi serta masyarakat sekitar.
GMNI Banten khawatir, wacana pemindahan justru menjadi solusi instan atas persoalan yang semestinya diselesaikan melalui penguatan perlindungan kawasan konservasi.
“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” kata Endang, Minggu, 15 November 2026.
Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda memang perlu diperhitungkan. Namun, menurut Endang, ancaman tersebut seharusnya dijawab dengan memperkuat mitigasi bencana, pengawasan kawasan, perlindungan ekosistem, serta kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.
Bukan Sekadar Memindahkan Satwa
Persoalan lain yang disoroti GMNI Banten adalah kesiapan Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon habitat kedua badak jawa. Kawasan konservasi di Banyuwangi tersebut bukan ruang kosong yang bisa langsung ditempati satwa dari ekosistem lain.
Alas Purwo memiliki karakteristik lingkungan, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekologis tersendiri. Kehadiran spesies baru dalam jumlah tertentu tentu membutuhkan kajian mengenai daya dukung habitat, ketersediaan pakan, potensi penyakit, interaksi antarsatwa, hingga kemungkinan perubahan keseimbangan ekosistem.
Dengan demikian, gagasan membangun habitat kedua harus dibedakan dari keputusan memindahkan populasi badak jawa yang saat ini bertahan di Ujung Kulon.
GMNI Banten menilai, pengembangan habitat kedua dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang konservasi. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan translokasi tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan satwa.
Negara Diminta Membuka Kajian
GMNI Banten juga mendesak Kementerian Kehutanan membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan rencana konservasi tersebut.
Pemerintah diminta menjelaskan hasil kajian kelayakan habitat, risiko pemindahan, kesiapan ekosistem Alas Purwo, serta dampak jangka panjang terhadap populasi badak jawa.
Transparansi menjadi penting agar kebijakan konservasi tidak hanya bertumpu pada pertimbangan teknis pemerintah, tetapi juga dapat diuji secara ilmiah dan diawasi masyarakat.
Di tengah ancaman kepunahan, badak jawa membutuhkan perlindungan yang terukur, bukan sekadar kebijakan yang terlihat cepat dan responsif.
Bagi GMNI Banten, keberhasilan konservasi tidak diukur dari seberapa jauh satwa dipindahkan, melainkan dari kemampuan negara menjamin keberlangsungan hidupnya.
Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta. Kawasan tersebut merupakan habitat alami terakhir badak jawa yang menyimpan tanggung jawab besar bagi masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.
Jika habitatnya masih menghadapi ancaman, pekerjaan utama pemerintah semestinya memperbaiki perlindungan kawasan tersebut. Sebab, menyelamatkan satwa tanpa memastikan keselamatan ekosistem tempatnya hidup berisiko hanya memindahkan persoalan dari satu tempat ke tempat lain. (*
