JEJAK KATA, Jakarta – Munculnya nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa kandidat Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka mendapat respons dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Aliansi tersebut mengingatkan Dasco agar tidak melupakan komitmen terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang disebut telah dituangkan dalam sebuah surat perjanjian. Mereka meminta komitmen tersebut dituntaskan sebelum tenggat 15 Desember 2026.
Pernyataan itu disampaikan Teguh Istiyanto dari AMPB melalui akun media sosial pribadinya, Selasa (17/11/2026).
Dalam pernyataannya, Teguh secara terbuka meminta Dasco, yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI, tetap konsisten terhadap komitmen tersebut. Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin pembicaraan mengenai kemungkinan Dasco menduduki jabatan politik yang lebih tinggi justru menggeser perhatian dari agenda legislasi yang telah disepakati.
“Kami masih memiliki surat perjanjian komitmen untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Kami meminta selesaikan dulu perjanjian ini. Jangan menghindar dan jangan sampai keluar dari perjanjian ini,” ujar Teguh.
Ia juga menegaskan, AMPB akan terus menagih komitmen tersebut hingga batas waktu yang mereka tetapkan. Menurutnya, persoalan pengesahan RUU Perampasan Aset harus menjadi prioritas sebelum Dasco berbicara mengenai langkah politik berikutnya.
“Kami tidak peduli setelah ini Pak Dasco mau ke mana. Tetapi sampai 15 Desember, Pak Dasco harus menjaga komitmen mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset,” katanya.
Teguh bahkan mengingatkan agar organisasinya tidak dipandang sebelah mata. Ia menyebut AMPB akan terus menuntut penyelesaian komitmen tersebut dan meminta Dasco bersikap serius terhadap kesepakatan yang mereka klaim telah dibuat.
Pernyataan AMPB muncul setelah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut Dasco berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), ketika menanggapi dukungan sejumlah pengurus daerah partai terhadap kemungkinan Dasco masuk dalam bursa calon wakil presiden.
Dua isu tersebut memperlihatkan adanya perhatian publik terhadap posisi politik Dasco sekaligus tanggung jawabnya dalam proses legislasi di parlemen. Namun, wacana mengenai kandidat wakil presiden tidak serta-merta mengubah kewajiban kelembagaan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
Di sinilah persoalan komitmen menjadi penting. RUU Perampasan Aset selama ini menjadi salah satu agenda legislasi yang mendapat perhatian masyarakat karena berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Secara kelembagaan, pengesahan undang-undang juga tidak berada di tangan seorang pimpinan DPR secara pribadi. Prosesnya melibatkan mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama DPR dan pemerintah.
Karena itu, tuntutan AMPB tidak hanya menyangkut konsistensi seorang pejabat, tetapi juga membuka pertanyaan lebih luas: sejauh mana komitmen politik dapat diterjemahkan menjadi keputusan legislasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?
Sebab, dalam urusan pemberantasan korupsi, masyarakat tidak cukup disuguhi janji dan pernyataan dukungan. Publik membutuhkan kepastian proses, keterbukaan, serta hasil yang bisa diuji. (*






