JEJAK KATA, Jakarta – Rencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menyisakan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Mengapa ketika pemerintah sibuk menyiapkan rumah baru bagi badak bercula satu, persoalan wilayah pertambangan justru mencuat di sekitar habitat terakhirnya?
Kecurigaan itu disuarakan Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI). Organisasi tersebut meminta pemerintah membuka seluruh dokumen terkait rencana relokasi badak Jawa, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon, hingga status tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) di Kabupaten Pandeglang.
Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia sekaligus Koordinator FOKSI wilayah DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz, mengingatkan agar agenda konservasi tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan lain yang justru berpotensi mengancam kawasan ekologis Ujung Kulon.
“Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi habitatnya justru terancam oleh kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Kami tidak sedang menuduh ada agenda tersembunyi di balik rencana relokasi. Tetapi ketika ada penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon dan persoalan tambang emas Cibaliung, pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik,” kata Marwan dalam keterangan pers di Jakarta, 18 November 2026.
WUP dan Tambang Emas Jadi Tanda Tanya
Sorotan FOKSI bukan tanpa alasan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada 12 Februari 2026. Dalam peta wilayah pertambangan tersebut, sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam WUP.
Kementerian ESDM pada 17 November 2026 menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan. WUP yang dimaksud hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitarnya. Pemerintah juga menegaskan belum menerbitkan izin pertambangan di kawasan taman nasional maupun perairan tersebut.
Namun, bagi FOKSI, penjelasan itu belum cukup tanpa peta resmi dan koordinat yang dapat diperiksa publik.
Marwan juga mempertanyakan status PT Cibaliung Sumberdaya, perusahaan tambang emas anak usaha PT Aneka Tambang (Antam). Operasional tambang tersebut berhenti pada Mei 2022 setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut. Kewajiban pascatambang kemudian berjalan sejak Juni 2022.
Persoalan bertambah setelah laporan kuartal III 2026 Antam mencatat adanya upaya keberatan atau pemulihan IUP. Sementara itu, pada 18 November 2026, Antam menyatakan tidak memiliki rencana mengembangkan ataupun membuka kembali kegiatan pertambangan di Cibaliung.
“Kami tidak ingin mencampuradukkan WUP di perairan dengan konsesi tambang Cibaliung di daratan. Keduanya memiliki konteks hukum berbeda. Justru karena itu, pemerintah harus menjelaskan masing-masing persoalan secara rinci,” ujar Marwan.
Ujung Kulon Bukan Cuma Rumah Badak
Ada alasan lain mengapa persoalan ini perlu mendapat perhatian luas. Taman Nasional Ujung Kulon bukan hanya benteng terakhir badak Jawa. Kawasan konservasi seluas sekitar 105.694 hektare itu menyimpan kekayaan ekosistem hutan tropis, pesisir, mangrove, hingga perairan laut.
Banteng Jawa, merak hijau, rusa, babi hutan, owa Jawa, dan berbagai satwa lainnya juga hidup di kawasan tersebut. Pulau Peucang, Handeuleum, Panaitan, serta Padang Penggembalaan Cidaon menjadi bagian dari kekayaan alam yang dimiliki Ujung Kulon.
Artinya, setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi keseimbangan kawasan harus memperhitungkan keseluruhan ekosistem, bukan hanya nasib satu spesies.
Tragedi Musofa Jangan Terulang
FOKSI juga mengingatkan kematian Musofa, badak Jawa yang ditranslokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) pada November 2025.
Musofa tiba pada 5 November dan dinyatakan mati pada 7 November 2025. Hasil nekropsi IPB University menemukan penyakit kronis, infeksi parasit signifikan, serta degenerasi jaringan. Kementerian Kehutanan menyatakan penyakit tersebut telah diderita sebelum translokasi.
Pengalaman itu, menurut Marwan, harus menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah mengambil keputusan pemindahan badak ke kawasan yang lebih jauh, terlebih berbeda pulau.
FOKSI tidak menolak pembangunan populasi kedua badak Jawa. Namun, kajian ilmiah independen, kesiapan habitat, kesehatan satwa, dan mitigasi risiko harus menjadi syarat utama.
Organisasi tersebut mendesak pemerintah membuka peta WUP, status IUP Cibaliung, hasil evaluasi kematian Musofa, serta kajian kelayakan Alas Purwo. FOKSI juga mengusulkan pembentukan tim independen yang melibatkan peneliti, perguruan tinggi, ahli konservasi, dan masyarakat sipil.
“Jangan sampai kita sibuk mencari rumah baru bagi badak Jawa, tetapi lupa menjaga rumah lamanya. Habitat asli harus tetap menjadi prioritas perlindungan,” kata Marwan.
Bagi FOKSI, pertanyaan yang harus dijawab pemerintah bukan sekadar ke mana badak Jawa akan dipindahkan, melainkan bagaimana menjamin rumah terakhirnya tetap aman dari berbagai kepentingan yang berpotensi mengubah masa depan Ujung Kulon. (*






