JEJAK KATA, Jakarta – Pangan lokal belum sepenuhnya mendapat tempat di meja makan masyarakat Indonesia. Di tengah meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional, ketergantungan terhadap beras masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam mewujudkan pola makan yang lebih beragam dan bergizi seimbang.
Sinyal perbaikan sebenarnya mulai terlihat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional mencapai 95,6 berdasarkan hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Angka ini meningkat dari 95,1 pada 2025 dan melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Bapanas 2026 sebesar 94,5.
Namun, kenaikan skor tersebut belum serta-merta menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat sudah ideal. Pemerintah masih perlu memperkuat diversifikasi pangan, terutama dengan memberikan ruang lebih besar bagi sumber karbohidrat lokal seperti singkong, sagu, ubi, jagung, dan sorgum.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Hamid Sangadji mengatakan, peningkatan skor PPH menjadi indikasi membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat. Meski demikian, keseimbangan konsumsi antarkelompok pangan dan kesenjangan antarwilayah tetap perlu diperhatikan.
“Ini jadi sinyal positif adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Tapi capaian ini juga perlu kita cermati, terutama untuk melihat keseimbangan konsumsi antarkelompok pangan dan kesenjangan antarwilayah,” kata Hamid dalam sosialisasi Skor PPH 2026 secara hibrida, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan data Susenas Maret 2026, konsumsi energi masyarakat tercatat 2.067 kilokalori per kapita per hari atau 98,4 persen dari Angka Kecukupan Energi (AKE). Sementara konsumsi protein mencapai 62,9 gram per kapita per hari atau 110,3 persen dari Angka Kecukupan Protein (AKP).
Sejumlah kelompok pangan juga mencatat konsumsi di atas target Renstra Bapanas. Konsumsi pangan hewani mencapai 155,8 gram per kapita per hari, melampaui target 131,70 gram. Konsumsi sayur dan buah tercatat 259,7 gram per kapita per hari, lebih tinggi dibandingkan target 247,78 gram.
Di sisi lain, konsumsi umbi-umbian masih perlu didorong. Pada 2026, konsumsinya tercatat 55 gram per kapita per hari, sedikit di bawah target 56,07 gram. Meski demikian, kelompok pangan ini turut menyumbang kenaikan skor PPH sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Hamid menilai, penguatan pangan lokal menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas pilihan sumber karbohidrat masyarakat. Menurut dia, singkong, sagu, ubi, jagung, dan sorgum perlu semakin diperkenalkan sebagai alternatif konsumsi sehari-hari.
“PR-nya di kelompok umbi-umbian dan padi-padian, kita perkuat lagi pangan lokal seperti singkong, sagu, ubi, jagung, dan sorgum sebagai sumber karbohidrat alternatif. Bukan untuk menggantikan nasi, tetapi alternatif pilihan sehingga konsumsi kita lebih beragam,” ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan konsumsi pangan tidak hanya terlihat dalam angka rata-rata nasional. Sebab, kondisi konsumsi masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.
Ketua Tim Kerja Konsumsi dan Pengeluaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Ma’arif Ibnu Khoer, menjelaskan, penghitungan skor PPH 2026 menggunakan data Susenas Maret yang mencakup sekitar 356.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Data tersebut diolah untuk menggambarkan konsumsi masyarakat berdasarkan sembilan kelompok pangan. Tahun ini, Bapanas bersama BPS juga menyempurnakan metodologi penghitungan, termasuk memperhitungkan komposisi pangan olahan serta makanan dan minuman jadi.
Guru Besar IPB University Drajat Martianto mengapresiasi penyempurnaan metodologi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian nasional perlu dilengkapi analisis mengenai kesenjangan konsumsi berdasarkan wilayah dan kelompok pengeluaran masyarakat.
“Hasil PPH juga perlu memperhatikan distribusi capaian antarwilayah dan kelompok pengeluaran. Jadi rata-rata nasional dilengkapi analisis kesenjangan supaya arah intervensi lebih tepat sasaran dan target konsumsi pangan ideal dapat diterjemahkan sesuai potensi daerah,” kata Drajat.
Adapun tujuh provinsi mencatat skor PPH di atas rata-rata nasional 95,6. Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan skor 97,7, disusul DI Yogyakarta 96,6, Jawa Tengah 96,5, Lampung 96,2, Jawa Barat 95,9, DKI Jakarta 95,8, dan Sumatera Selatan 95,7.
Peningkatan skor PPH nasional pada akhirnya bukan sekadar persoalan memperbaiki angka konsumsi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan masyarakat memiliki pilihan pangan yang beragam, terjangkau, bergizi, dan sesuai dengan potensi daerah.
Sebab, keberagaman pangan tidak cukup hanya menjadi slogan kebijakan. Singkong, sagu, jagung, dan sorgum perlu hadir sebagai pilihan nyata di meja makan masyarakat, bukan sekadar komoditas yang disebut dalam dokumen perencanaan pemerintah. (*






