JEJAK KATA, Tangerang – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul dugaan praktik percaloan yang memanfaatkan program pemerintah sebagai daya tarik untuk menawarkan jasa pengurusan sertifikat.
Pengalaman itu dialami Haji MM, warga Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Ia mengaku telah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah kepada seorang perantara berinisial EM, warga Ancol Pasir, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, untuk mengurus tiga sertifikat tanah miliknya.
Menurut Haji MM, uang diberikan secara bertahap, mulai dari Rp 5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 15 juta untuk biaya pengurusan dokumen dan persyaratan administrasi.
Persoalan bermula ketika dua sertifikat tanah untuk rumah tinggal dan bangunan kontrakannya belum juga selesai. EM kemudian menawarkan pengurusan sertifikat tanah lainnya yang berlokasi di Desa Ancol Pasir melalui program PTSL.
Kepada Haji MM, EM menjanjikan sertifikat tersebut dapat selesai pada Desember 2025. Namun, hingga Sabtu (21/11/2026), dokumen yang dijanjikan belum diterima.
“Dia bilang, tanah yang berada di wilayah Desa Ancol Pasir mau didaftarkan lewat PTSL. Janjinya, Desember 2025 katanya selesai. Tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya. Ditelepon tidak diangkat, di-chat lewat WhatsApp juga tidak dibalas,” kata Haji MM kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Merasa tidak mendapatkan kepastian, Haji MM meminta EM menunjukkan bukti registrasi pendaftaran. Namun, menurut dia, permintaan tersebut belum mendapat tanggapan.
Ia masih memberikan kesempatan kepada EM untuk menyelesaikan persoalan tersebut, baik dengan menyerahkan sertifikat apabila memang telah selesai maupun mengembalikan dokumen dan uang yang telah diterima.
“Kalau sudah jadi, segera kasih ke saya. Kalau tidak, kembalikan berkas dan biaya yang sudah saya berikan. Kalau dihitung-hitung, semuanya sekitar Rp 60 juta untuk tiga sertifikat, termasuk yang katanya melalui PTSL di Desa Ancol Pasir,” ujarnya.
Upaya konfirmasi kepada EM melalui nomor telepon yang bersangkutan belum memperoleh jawaban. Sementara itu, Cecep, saudara kandung EM, saat dihubungi melalui telepon seluler mengaku akan menelusuri informasi tersebut dan berusaha berkomunikasi dengan adiknya.
“Saya akan telusuri dulu. Sudah saya komunikasikan, tetapi belum menemui saya,” kata Cecep.
Kepala Desa Ancol Pasir, Apang, juga mengaku tidak mengetahui adanya pendaftaran PTSL atas nama Haji MM. Ia bahkan menyatakan tidak menemukan nama tersebut dalam daftar pendaftaran yang diketahuinya.
Setelah diperlihatkan salinan Akta Jual Beli (AJB), Apang menyebut lokasi tanah yang dimaksud masuk dalam wilayah pembebasan proyek Tol Serpong-Balaraja.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu memastikan langsung status pendaftaran PTSL melalui pemerintah desa dan kantor pertanahan. Sebab, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti penting kepastian hukum atas hak kepemilikan.
Kemudahan program pemerintah semestinya tidak berubah menjadi celah bagi praktik percaloan yang berpotensi merugikan masyarakat. (*






