JEJAK KATA, Jakarta – Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen belum menunjukkan dampak langsung terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Namun, di balik pergerakan mata uang yang belum banyak berubah, kebijakan tersebut dinilai memiliki tujuan lebih besar, yakni menahan tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (UI), Prof. Rhenald Kasali, menilai dampak kebijakan moneter tidak selalu bisa diukur dari seberapa cepat rupiah menguat setelah suku bunga dinaikkan.
Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dilihat dari kemungkinan kondisi yang lebih buruk apabila bank sentral tidak mengambil langkah antisipatif.
“Kalau sampai saat ini, detik ini, memang belum bergerak. Tetapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia,” ujar Rhenald di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan suku bunga di Amerika Serikat dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara lain. Ketika suku bunga di negara tersebut meningkat, dolar berpotensi semakin menarik bagi investor sehingga negara-negara lain perlu mempertimbangkan respons kebijakan moneter.
“Ketika bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga, cepat atau lambat negara-negara lain juga harus merespons. Dan ini yang kadang menjadi persoalan, karena kalau tidak, dolar akan semakin menguat,” katanya.
Rhenald menilai, keberhasilan kebijakan BI tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan mendorong rupiah menguat dalam waktu singkat. Kemampuan menahan depresiasi agar tidak semakin dalam juga merupakan indikator penting.
Ia mencontohkan, masyarakat mungkin berharap nilai tukar rupiah bergerak dari Rp 18.200 menjadi Rp 17.000 per dolar AS. Namun, menurut dia, ada kemungkinan kebijakan moneter justru bekerja dengan mencegah rupiah terperosok lebih jauh hingga menyentuh Rp 19.000 per dolar AS.
“Jadi, katakanlah sekarang orang mungkin berpikir nilai tukar rupiah dari Rp 18.200 akan menjadi Rp 17.000-an. Tetapi barangkali yang terjadi sekarang adalah rupiah tidak sampai melemah menjadi Rp 19.000 per dolar AS. Itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.
Meski demikian, Rhenald mengingatkan bahwa menaikkan suku bunga bukan tanpa konsekuensi. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan biaya pendanaan sehingga berpotensi menambah beban dunia usaha maupun pihak yang membutuhkan pembiayaan.
Karena itu, kenaikan suku bunga tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya obat untuk mengatasi tekanan ekonomi.
“Namun, bukan berarti ini solusi tunggal. Karena kenaikan suku bunga juga mengakibatkan biaya pendanaan meningkat. Pasti ada konsekuensinya,” kata Rhenald.
Ancaman Inflasi Membayangi
Selain tekanan terhadap nilai tukar, Rhenald menyoroti persoalan ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa. Menurut dia, menjaga stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dengan mengendalikan pergerakan rupiah. Pemerintah dan otoritas moneter juga perlu mengantisipasi tekanan inflasi.
Ia menyinggung Indeks Ekspektasi Harga yang diumumkan Bank Indonesia sebagai salah satu indikator untuk membaca perkiraan masyarakat terhadap perkembangan harga pada periode mendatang.
Rhenald menyebut indikator tersebut menunjukkan potensi kenaikan ekspektasi harga menjelang akhir tahun dan beberapa bulan berikutnya.
“Artinya masyarakat sudah ekspek ada kenaikan harga. Karena di bulan Desember kebutuhan pangan naik. Dan nanti bulan Maret itu ada Lebaran dan pasca-Lebaran,” tuturnya.
Menurut Rhenald, meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tertentu dapat memberikan tekanan terhadap harga barang, terutama pangan. Momentum akhir tahun hingga Ramadan dan Idulfitri menjadi periode yang perlu diantisipasi karena permintaan sejumlah komoditas biasanya meningkat.
Dengan demikian, tantangan kebijakan ekonomi tidak berhenti pada upaya menjaga rupiah dari tekanan dolar AS. Pengendalian inflasi dan kemampuan menjaga biaya pendanaan agar tidak semakin membebani aktivitas ekonomi juga menjadi pekerjaan penting.
Di tengah tekanan global dan potensi kenaikan harga kebutuhan masyarakat, kebijakan moneter dituntut menjaga keseimbangan. Rupiah perlu dipertahankan, tetapi stabilitas ekonomi domestik juga tidak boleh dikorbankan. (*






