HeadlineSoft News

Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang: Mengapa Laut di Sekitarnya Masuk Peta WUP?

×

Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang: Mengapa Laut di Sekitarnya Masuk Peta WUP?

Sebarkan artikel ini
Gambar Dok. Kementerian ESDM

EKOLOGIS – Pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bukan wilayah pertambangan terdengar melegakan. Namun, penjelasan itu belum sepenuhnya mengakhiri kegelisahan publik. Sebab, persoalannya bukan semata-mata apakah kawasan konservasi tersebut sudah memiliki izin tambang, melainkan mengapa wilayah perairan di sekitarnya masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan (WUP)?

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tidak menetapkan kawasan TNUK sebagai wilayah pertambangan. Menurut dia, yang masuk dalam penetapan tersebut hanya sebagian wilayah perairan laut di sekitar taman nasional. Bahkan, hingga kini, tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan tersebut.

Penjelasan itu penting. Namun, publik juga perlu memahami bahwa penetapan WUP memang bukan izin untuk menambang. Akan tetapi, memasukkan suatu wilayah ke dalam peta perencanaan pertambangan tentu bukan keputusan tanpa konsekuensi. Ada potensi sumber daya mineral yang dipertimbangkan dan ada kemungkinan pemanfaatan pada masa mendatang.

ESDM menyebut penetapan tersebut merupakan kelanjutan proses sejak 2013. Usulan Pemerintah Provinsi Banten kemudian masuk dalam sejumlah keputusan menteri, mulai dari Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017, Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, hingga diperbarui melalui Kepmen Nomor 65.K Tahun 2026.

Pertanyaannya, apakah perjalanan administratif yang panjang itu sudah diikuti keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama mengenai koordinat, luas wilayah, potensi mineral, dan konsekuensi ekologisnya?

Ujung Kulon bukan sekadar bentang alam di ujung barat Pulau Jawa. Kawasan warisan dunia UNESCO ini merupakan habitat penting badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan owa Jawa (Hylobates moloch). Keberadaan kedua satwa tersebut bergantung pada ekosistem yang tidak mengenal batas administratif di atas peta.

Kekhawatiran publik karena itu tidak bisa disederhanakan sebagai penolakan terhadap investasi. Laut, pesisir, dan kawasan konservasi memiliki hubungan ekologis. Setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya di sekitarnya perlu dikaji berdasarkan potensi dampak langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya, persoalan Ujung Kulon bukan sekadar soal ada atau tidaknya izin tambang hari ini. Yang lebih mendasar adalah jaminan bahwa kepentingan ekonomi tidak membuka jalan bagi ancaman ekologis esok hari.

Jika kawasan konservasi memang tidak akan disentuh, mengapa pemerintah tidak membuka seluruh peta dan kajian lingkungannya kepada publik? Sebab, melindungi badak Jawa tidak cukup dengan memastikan habitatnya bebas dari tambang di atas kertas. Pemerintah juga harus memastikan masa depannya tidak dipertaruhkan oleh keputusan yang minim transparansi. (*

Tinggalkan Balasan