OPINI – Hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin erat. Di tengah penguatan kemitraan ekonomi kedua negara, pemerintah mendorong investasi, hilirisasi mineral, hingga pengembangan industri energi. Langkah ini patut diapresiasi. Namun, ada satu hal yang layak diuji: apakah kedekatan dengan investor asing hari ini sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi yang dahulu kerap disuarakan Presiden Prabowo Subianto?
Pertanyaan itu mengemuka setelah Prabowo bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Shenzhen, Jumat (20/11/2026). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan hubungan strategis kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi dan investasi.
Prabowo menyebut hubungan Indonesia-Tiongkok terus berkembang dan semakin kuat. Kerja sama tidak hanya menyentuh sektor ekonomi, tetapi juga berbagai bidang strategis lainnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menko Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, kemudian menekankan pentingnya menerjemahkan hubungan tersebut menjadi keuntungan konkret bagi Indonesia. Hilirisasi, alih teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan pasokan energi menjadi agenda yang didorong pemerintah.
Langkah tersebut merupakan pilihan yang rasional. Indonesia membutuhkan modal, teknologi, dan akses pasar untuk mengolah kekayaan mineral yang selama ini lebih banyak dipandang sebagai komoditas mentah. Investasi asing, termasuk dari Tiongkok, dapat menjadi salah satu jalan mempercepat transformasi industri nasional.
Namun, pragmatisme ekonomi ini sekaligus mengingatkan publik pada retorika Prabowo sebelum menduduki kursi kepresidenan.
Pada 2014, ketika masih menjadi calon presiden, Prabowo pernah mengingatkan agar Indonesia tidak membiarkan negara asing mendikte pengelolaan sumber daya alam. Ia menyoroti kondisi ketika kekayaan tambang Indonesia dikuasai kepentingan luar negeri, sementara masyarakat di dalam negeri hanya menjadi penonton.
Pada kesempatan lain, istilah asing dan aseng juga menjadi bagian dari perdebatan politik yang mengiringi pencalonannya. Bahkan, pada 2018, pihak Prabowo perlu memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak anti-investor asing maupun Tiongkok.
Perbedaan antara retorika politik dan kebijakan pemerintahan sebenarnya bukan persoalan. Memimpin negara memang membutuhkan kalkulasi yang lebih luas daripada sekadar slogan kampanye. Persoalannya muncul ketika keterbukaan investasi tidak disertai keberanian memastikan kepentingan nasional berada di atas kepentingan pemodal.
Karena itu, kemitraan Indonesia-Tiongkok seharusnya tidak diukur semata dari besarnya investasi atau jumlah fasilitas industri yang dibangun.
Di sektor pertambangan, misalnya, pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik melalui konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Halmahera Timur dan Karawang merupakan langkah penting. Begitu pula pengembangan fasilitas produksi sel dan modul surya serta proyek pengolahan gas melalui fasilitas LNG terapung di Papua Barat.
Proyek-proyek tersebut membuka peluang penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri, dan penguatan ketahanan energi. Namun, pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat.
Kajian BRIN pada 2026 mencatat bahwa perkembangan investasi Tiongkok di kawasan industri nikel juga menyisakan persoalan ketimpangan manfaat ekonomi, tekanan sosial, dan ekspansi lahan industri. Sementara itu, penelitian Transparency International Indonesia menyoroti risiko pencemaran, persoalan keselamatan kerja, serta dampak pertambangan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal.
Artinya, hilirisasi tidak otomatis menjadikan rakyat lebih sejahtera. Pabrik bisa berdiri megah, ekspor meningkat, dan investasi mengalir deras, tetapi masyarakat sekitar tambang belum tentu memperoleh manfaat yang sebanding dengan beban lingkungan dan sosial yang mereka tanggung.
Di sektor energi, tantangannya tidak kalah besar. Alih teknologi harus memastikan tenaga kerja Indonesia tidak selamanya berada pada posisi operator, melainkan mampu menguasai keahlian teknis, rekayasa, hingga pengembangan teknologi. Sementara itu, penguatan industri energi harus berkontribusi terhadap ketersediaan energi yang andal dan terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan investasi memberikan penerimaan negara yang optimal, membuka pekerjaan berkualitas, melindungi hak pekerja, serta tidak mengorbankan lingkungan. Tanpa itu, hilirisasi berisiko hanya memindahkan keuntungan dari ekspor bahan mentah menjadi keuntungan industri pengolahan yang belum tentu dinikmati secara merata.
Pada akhirnya, Indonesia tidak harus memilih antara menutup pintu bagi investor asing atau menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada pemodal luar negeri. Kerja sama internasional tetap diperlukan, tetapi harus dibangun dengan posisi tawar yang kuat.
Prabowo kini memiliki kesempatan membuktikan bahwa kritiknya dahulu terhadap dominasi kepentingan asing bukan sekadar bahasa politik. Ukurannya bukan seberapa dekat pemerintah dengan Beijing, melainkan seberapa besar manfaat kemitraan itu dirasakan rakyat Indonesia.
Sebab, kedaulatan ekonomi tidak cukup dibuktikan dengan kepemilikan sumber daya alam. Kedaulatan baru benar-benar terasa ketika kekayaan tambang dan energi mampu menghadirkan pekerjaan layak, lingkungan yang terjaga, energi terjangkau, serta kesejahteraan bagi masyarakat. (*
Oleh: Jejak Kata






