HISTORIA — Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia belum memiliki republik untuk dibanggakan. Mereka bahkan hidup di bawah pemerintahan kolonial yang mengawasi gerak-gerik kaum pergerakan. Namun, di sebuah kongres di Batavia, mereka berani mengucapkan sesuatu yang jauh melampaui keadaan zamannya: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
Sumpah Pemuda kemudian menjadi monumen persatuan. Tetapi nasib orang-orang yang melahirkannya tidak seluruhnya berakhir di panggung kehormatan. Ada yang menjadi menteri, guru besar, dan Pahlawan Nasional. Ada pula yang terseret pertarungan politik, kehilangan nyawa, atau perlahan tersisih dari ingatan publik.
Soegondo Djojopoespito, ketua Kongres Pemuda II, bukan tipe tokoh yang gemar membesarkan namanya sendiri. Ia memimpin pertemuan yang mempertemukan organisasi pemuda dari berbagai daerah. Setelah kemerdekaan, ia masih mengabdi melalui pendidikan dan pemerintahan, termasuk menjadi Menteri Pembangunan Masyarakat dalam Kabinet Halim. Ia menerima Bintang Jasa Utama, tetapi tidak memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Namanya lebih sering muncul kembali setiap Oktober, ketika bangsa ini mengenang sumpah yang pernah dipimpinnya.
Wakilnya, R.M. Djoko Marsaid, memilih jalan yang berbeda. Aktivis Jong Java itu kemudian menempuh pendidikan hukum di Leiden. Ia berkarier di dunia pendidikan tinggi, menjadi rektor Universitas Hasanuddin, lalu mengajar di Universitas Airlangga. Djoko Marsaid wafat pada 1969. Namanya tidak sepopuler tokoh-tokoh lain dalam kongres, meskipun ia pernah memegang posisi penting di dalamnya. Sejarah rupanya tidak selalu membagikan ketenaran secara merata.
Muhammad Yamin menempuh perjalanan yang lebih gemilang di pemerintahan. Penyair dan pemikir kebangsaan itu pernah menjabat Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah meninggal pada 1962, namanya memperoleh pengakuan resmi sebagai Pahlawan Nasional pada 1973. Dari ruang kongres, ia bergerak ke pusat kekuasaan tanpa meninggalkan dunia sastra dan sejarah.
Namun, tidak semua peserta kongres memperoleh kesempatan menikmati usia republik yang panjang. Amir Sjarifuddin, bendahara panitia, pernah menjadi Menteri Pertahanan dan perdana menteri kedua Indonesia. Ia terlibat dalam perundingan Renville yang menimbulkan pertentangan keras di dalam negeri. Setelah pemerintahannya jatuh pada 1948, Amir bergabung dalam pergolakan politik yang berkaitan dengan Peristiwa Madiun. Ia ditangkap dan dieksekusi pada Desember tahun itu.
Akhir hidup Amir menjadi salah satu tragedi politik awal republik. Dari seorang tokoh pergerakan yang ikut merintis kemerdekaan, ia berakhir sebagai tahanan yang dihukum mati di tengah konflik bersenjata dan pertarungan ideologi. Riwayatnya menunjukkan betapa cepat posisi seseorang berubah ketika persatuan yang dahulu diperjuangkan berhadapan dengan perebutan arah negara.
Wage Rudolf Supratman bahkan tidak sempat menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Pada Kongres Pemuda II, ia memperdengarkan Indonesia Raya dengan biolanya. Lagu itu kelak menjadi lagu kebangsaan republik yang lahir hampir tujuh belas tahun setelah kematiannya pada 17 Agustus 1938. Pemerintah menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional pada 1971. Supratman memperoleh tempat abadi dalam simbol negara, tetapi tidak pernah menyaksikan sendiri bendera merah putih berkibar sebagai lambang kemerdekaan.
Soenario Sastrowardoyo, penasihat kongres, justru melanjutkan karier diplomatik. Ia pernah menjadi Menteri Luar Negeri, duta besar Indonesia untuk Inggris, guru besar, dan rektor. Pengabdiannya tidak berhenti pada sumpah pemuda, melainkan berlanjut dalam diplomasi dan pendidikan. Johannes Leimena, wakil dari Jong Ambon, juga menjadi tokoh penting republik. Dokter itu berkali-kali dipercaya menjadi Menteri Kesehatan dan menduduki berbagai jabatan pemerintahan. Ia kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2010.
Dari tujuh tokoh itu, tidak semuanya mengalami kehancuran karier atau nama baik. Sebagian justru membangun reputasi panjang setelah kemerdekaan. Tetapi perbedaan nasib mereka menyisakan pelajaran penting: kemerdekaan tidak otomatis menghapus konflik, dan jasa pada masa pergerakan tidak menjamin seseorang terhindar dari tragedi politik.
Sumpah Pemuda mudah diperingati melalui upacara, pakaian adat, dan pembacaan ikrar. Yang lebih sulit ialah merawat maknanya ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan, ketika lawan politik dianggap musuh negara, atau ketika sejarah disederhanakan menjadi daftar pahlawan dan pengkhianat.
Pada 1928, para pemuda itu berani membayangkan Indonesia yang belum ada. Setelah republik berdiri, mereka menghadapi kenyataan bahwa membangun negara jauh lebih rumit daripada merumuskan sebuah sumpah.
Maka, setiap Oktober, mungkin kita perlu bertanya bukan hanya siapa yang berjasa melahirkan persatuan, melainkan juga mengapa persatuan yang mereka impikan begitu mudah diuji oleh kekuasaan, ideologi, dan pertarungan politik. (*
