LINGKUNGAN – Ikan-ikan mengapung di permukaan Sungai Cisadane bukan sekadar pemandangan yang mengundang rasa penasaran. Di balik tubuh ikan yang kehilangan daya hidup itu, ada pertanyaan lingkungan yang tidak boleh dijawab dengan dugaan semata: apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat tersebut?
Fenomena ikan mabuk kembali terjadi di aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026) dini hari. Peristiwa ini menggegerkan warga. Sebagian bahkan memanfaatkan keadaan tersebut untuk menangkap ikan yang mengambang di permukaan air.
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kemudian mengambil sampel air di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan pH 7,8, TDS 149,8, dan temperatur 27,9 derajat Celsius. Ketiga parameter tersebut dilaporkan masih memenuhi baku mutu yang menjadi acuan pemeriksaan.
Namun, hasil pengukuran itu tidak serta-merta menutup kemungkinan terjadinya pencemaran.
Sebab, kualitas air sungai tidak cukup dinilai hanya melalui beberapa parameter fisik dan kimia dasar. Ada banyak kemungkinan zat pencemar yang tidak terdeteksi apabila pemeriksaan tidak mencakup parameter yang sesuai dengan dugaan sumber pencemar.
Di sinilah pemerintah perlu melangkah lebih jauh. Bukan sekadar mengambil sampel air ketika ikan ditemukan mengapung, melainkan melakukan penelusuran menyeluruh untuk menemukan sumber penyebabnya.
Dugaan adanya aliran air kiriman dari wilayah hulu patut ditindaklanjuti. Akan tetapi, dugaan bukanlah kesimpulan. Pemerintah perlu memeriksa kualitas air dari hulu hingga hilir, membandingkan sampel pada sejumlah titik, serta menelusuri kemungkinan masuknya limbah ke badan sungai.
Pengawasan juga harus diarahkan kepada setiap aktivitas usaha dan industri di sepanjang bantaran Sungai Cisadane, termasuk perusahaan yang berada tidak persis di tepi sungai, tetapi memiliki saluran pembuangan atau akses langsung menuju aliran air.
Pemeriksaan dokumen lingkungan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), saluran pembuangan, hingga kepatuhan terhadap baku mutu air limbah perlu dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada teguran administratif.
Apalagi, persoalan kualitas air Cisadane bukan cerita yang muncul untuk pertama kalinya. Sungai ini pernah menjadi perhatian publik akibat berbagai dugaan pencemaran dan persoalan limbah. Setiap kejadian semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar catatan yang kembali dibuka ketika ikan-ikan mengapung.
Peristiwa berulang menunjukkan pentingnya pengawasan yang konsisten. Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika sungai berubah warna, berbau, atau ikan-ikan kehilangan daya hidup. Setelah keadaan kembali normal, pengawasan justru mengendur.
Sungai tidak mengenal batas administrasi. Air yang mengalir dari wilayah hulu membawa seluruh konsekuensi aktivitas manusia di sepanjang perjalanannya. Karena itu, penanganan Cisadane membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah, termasuk wilayah yang berada di bagian hulu dan hilir.
Masyarakat pun perlu diingatkan agar tidak mengonsumsi ikan yang ditemukan dalam kondisi tidak normal. Ikan yang tampak masih utuh belum tentu bebas dari paparan zat berbahaya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada seberapa cepat petugas mengambil sampel air setelah kejadian. Ukurannya adalah seberapa jauh pemerintah mampu menemukan sumber masalah, menghentikan pencemaran, dan memastikan peristiwa serupa tidak terus berulang.
Sebab, sungai yang tercemar tidak hanya kehilangan ikan. Ia perlahan kehilangan kepercayaan masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. (*
Oleh: Redaksi
