JEJAK KATA, Tangerang – Program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali menjadi perhatian pemerintah. Namun, ada satu pesan yang ditekankan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau hasil renovasi rumah warga di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026): bantuan tersebut gratis dan tidak boleh menjadi ladang pungutan.
Maruarar menegaskan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan bantuan melalui program bedah rumah yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia bahkan meminta warga berani melaporkan apabila menemukan pihak yang meminta imbalan, termasuk jika pelakunya berasal dari lingkungan Kementerian PKP.
“Ini program strategis Pak Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun. Termasuk pegawai Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman),” kata Maruarar.
Peringatan tersebut disampaikan ketika ia meninjau rumah penerima bantuan yang telah selesai direnovasi. Dalam kesempatan itu, Maruarar juga membuka peluang bagi warga lain yang belum memperoleh bantuan untuk diusulkan sebagai penerima program.
Ia langsung menginstruksikan jajarannya agar menindaklanjuti kebutuhan masyarakat tersebut.
“Kalau ada yang minta uang, mau pegawai perumahan, mau siapa saja foto, ‘viralin’. Kita mau perubahan sepenuh hati bukan setengah hati,” tegasnya.
Kunjungan itu turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid. Selain meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rombongan juga mengikuti sosialisasi Permodalan Nasional Madani (PNM), menyerahkan sertifikat tanah gratis, serta menggelar dialog mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni tidak berhenti pada kondisi fisik bangunan. Kepastian kepemilikan tanah dan akses pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya.
Menurut dia, keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan diperlukan agar masyarakat tidak hanya memperoleh hunian yang lebih layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PKP. Kehadiran program bedah rumah yang dipadukan dengan kepastian legalitas lahan serta akses pembiayaan sangat membantu meningkatkan taraf hidup warga kami di Cisoka dan wilayah lainnya,” ujar Maesyal.
Program BSPS merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah melalui renovasi maupun pembangunan rumah baru.
Meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan, pelaksanaannya transparan, serta tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan dari kebutuhan masyarakat akan hunian layak. (*






