ESAI — Ada yang lebih mendadak daripada hujan di musim penghujan: menteri dicopot ketika sedang rapat membahas anggaran negara.
Pada 14 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Informasi pencopotan itu datang ketika Purbaya sedang menjalankan tugas di parlemen. Ia menerima telepon, meninggalkan ruang rapat, dan tak kembali sebagai menteri.
Negara berjalan cepat. Penjelasan publik justru perlu mengejar.
Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun, hak tersebut bukan tiket bebas dari pertanyaan. Presiden berwenang mengganti menteri, sedangkan masyarakat berhak mengetahui alasan dan arah kebijakan di balik keputusan itu.
Kalau pemerintah adalah dalang, rakyat bukan sekadar penonton wayang yang tepuk tangan ketika kelir bergoyang.
Pemerintahan bukan panggung sulap. Menteri bukan kartu yang tiba-tiba ditarik dari lengan baju.
Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pergantian Purbaya, melainkan cara keputusan itu berlangsung. Ketika rapat penting mengenai anggaran negara sedang berjalan, koordinasi antar lembaga dan penghormatan terhadap agenda parlemen patut menjadi perhatian.
Dalam bahasa Jawa, aja kagetan, aja gumunan—jangan mudah terkejut dan jangan mudah heran. Nasihat ini semestinya juga berlaku bagi tata kelola kekuasaan.
Pergantian pejabat boleh cepat. Penjelasan tidak boleh tersendat.
Sejumlah spekulasi mengenai perbedaan kebijakan, perombakan pejabat pajak dan bea cukai, hingga pengelolaan dividen Danantara senilai Rp120 triliun ikut mewarnai perbincangan publik. Namun, dugaan tetap perlu dibedakan dari fakta dan alasan resmi pemerintah.
Di sinilah pentingnya transparansi. Jika persoalannya kinerja, jelaskan indikatornya. Jika menyangkut kebijakan, terangkan perbedaannya. Jangan biarkan ruang kosong informasi diisi gosip yang berlari lebih kencang daripada klarifikasi.
Sebab, mengganti orang tidak otomatis menyelesaikan masalah. Ganti wayang, jangan sampai lakonnya tetap sama.
Suahasil Nazara kini memikul tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan. Tantangannya bukan sekadar menempati kursi baru, melainkan menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan kepercayaan publik.
Reshuffle semestinya menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan, bukan sekadar pergantian nama di papan pintu.
Dalam ungkapan Jawa, becik ketitik, ala ketara—yang baik dan buruk pada akhirnya akan terlihat.
Rakyat tidak membutuhkan drama politik tambahan. Mereka membutuhkan pemerintahan yang bekerja, keputusan yang jelas, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kalau telepon pencopotan bisa datang di tengah rapat, jawaban kepada rakyat jangan ikut masuk mode senyap.
Oleh: Jejak Kata
