JEJAK KATA, Tangerang – Sebuah sepeda motor mendadak menjadi pangkal ketegangan antara anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kelompok penagih utang atau mata elang (matel) di Jalan Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kamis (12/11/2026).
Perselisihan itu bermula sehari sebelumnya. Seorang anggota ormas diberhentikan oleh beberapa orang yang diduga merupakan matel. Kendaraan yang dikendarainya kemudian ditarik karena persoalan angsuran.
Namun, urusan kendaraan itu rupanya tidak berhenti pada persoalan cicilan. Sekitar 20 anggota ormas mendatangi kantor kelompok matel untuk meminta penjelasan mengenai penarikan motor tersebut.
Situasi pun berpotensi memanas. Persoalan yang semula menyangkut hubungan antara debitur dan penagih utang bisa melebar menjadi gesekan antarkelompok.
Di tengah suasana yang rawan tersulut emosi itu, Polsek Cikupa turun tangan. Polisi memilih mengawal proses musyawarah agar persoalan tidak berkembang menjadi benturan terbuka.
Kapolsek Cikupa AKP Syamsul Bahri mengatakan, kehadiran anggotanya di lokasi merupakan bagian dari monitoring dan pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kegiatan monitoring dan pengamanan ini agar masalah tidak meluas yang berpotensi mengganggu kamtibmas,” ujar Syamsul.
Musyawarah akhirnya menjadi pintu keluar. Kedua pihak mencapai kesepakatan bahwa sepeda motor dikembalikan dengan ketentuan angsuran tetap harus dilunasi sesuai jangka waktu yang berlaku.
Setelah kesepakatan tercapai, kedua kelompok membubarkan diri. Situasi di lokasi dilaporkan kembali aman dan kondusif.
Peristiwa di Cikupa ini memperlihatkan bahwa persoalan penagihan utang bukan semata urusan angka dalam lembar perjanjian. Ada emosi, harga diri, dan kepentingan yang terkadang ikut terseret ketika proses penagihan berlangsung.
Ibarat api kecil di tengah tumpukan jerami, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara administratif bisa berubah menjadi bara konflik ketika masing-masing pihak mengedepankan ego.
Di sinilah musyawarah menemukan maknanya. Ia bukan sekadar meja untuk mempertemukan dua kepentingan, melainkan jembatan agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.
Namun, perdamaian juga tidak boleh mengaburkan aturan. Penarikan kendaraan, penagihan kewajiban, maupun penyelesaian sengketa pembiayaan harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, ketertiban tidak cukup dibangun dengan mencegah orang berkelahi. Lebih dari itu, setiap pihak perlu memahami batas hak dan kewajibannya.
Di Cikupa, sepeda motor itu akhirnya kembali melalui kesepakatan. Sebuah pengingat bahwa dalam menyelesaikan perselisihan, kepala dingin sering kali lebih berguna daripada massa yang besar. (*
