JEJAK KATA, Jakarta – Rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuai perhatian Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Ia mengingatkan, kebijakan relokasi satwa langka tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian ekologis, perlindungan lingkungan, serta pertimbangan nasib masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.
Dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (17/11/2026), Pigai mempertanyakan urgensi pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya. Menurut dia, satwa memiliki keterikatan ekologis dengan lingkungan tempat hidup, berkembang biak, dan mempertahankan keturunannya.
Karena itu, pemindahan badak tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lokasi baru. Pemerintah harus memastikan bahwa habitat tujuan benar-benar mampu mendukung kelangsungan hidup dan perkembangbiakan satwa tersebut.
“Pemindahan Badak Jawa ke tempat mana pun harus terukur. Makhluk hidup memiliki hubungan langsung dengan milieu atau lingkungan tempat dia hidup,” kata Pigai.
Ia kemudian mencontohkan upaya konservasi gorila gunung di Rwanda, Afrika. Menurut Pigai, perlindungan satwa seharusnya mengutamakan pelestarian di habitat alaminya, bukan semata-mata memindahkan satwa ke tempat lain.
Pigai juga mengingatkan bahwa perubahan lingkungan dapat memengaruhi kemampuan satwa untuk beradaptasi. Ia menilai, keberhasilan konservasi tidak bisa hanya diukur dari kemampuan memindahkan hewan, tetapi juga dari keberlanjutan populasinya di habitat yang sesuai.
Selain persoalan ekologis, Pigai menyoroti pentingnya menjaga kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan tersebut memiliki nilai penting dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
Namun, perhatian Pigai tidak berhenti pada satwa dan lingkungan. Ia juga meminta pemerintah memastikan masyarakat lokal tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kebijakan konservasi.
Menurut dia, kebijakan pemindahan satwa harus disertai jaminan perlindungan terhadap ruang hidup, kehidupan sosial, dan budaya masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Pigai bahkan mengingatkan pengalamannya ketika menangani berbagai kasus di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berdasarkan pengalamannya itu, ia mengaku menemukan persoalan pemindahan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan bisnis.
Ia pun mengingatkan agar rencana relokasi Badak Jawa tidak dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi kepentingan usaha yang berpotensi mengorbankan lingkungan maupun masyarakat setempat.
“Kalau pemerintah biasanya mau memindahkan satu masyarakat atau memindahkan biota mereka, saya punya pengalaman menangani kasus. Jangan-jangan ada kepentingan bisnis di belakangnya,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran Pigai berdasarkan pengalamannya, bukan bukti bahwa rencana pemindahan Badak Jawa telah berkaitan dengan proyek atau kepentingan bisnis tertentu.
Pigai juga menilai, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan pemindahan, hasil kajian ilmiah, serta jaminan perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem Ujung Kulon.
Baginya, konservasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan satwa, tetapi harus memastikan keberlanjutan kehidupan satwa, kelestarian habitat, dan hak masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. (*






