ESAI — Di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, air rupanya punya dua wajah. Saat musim hujan, ia datang beramai-ramai, merendam rumah, memutus jalan, dan membuat warga sibuk menyelamatkan barang. Ketika kemarau tiba, air mendadak menjadi barang mewah. Sumur mengering, irigasi menyusut, dan jeriken berubah menjadi alat perjuangan.
Banjir dan kekeringan seperti pasangan yang tak kunjung bercerai. Bedanya, warga Kresek tidak pernah meminta mereka tinggal serumah.
Rekam jejak banjir sejak 2013 hingga 2026 memperlihatkan persoalan yang berulang. Pada 2015, sekitar 164 hektare sawah di Desa Koper terendam dan gagal panen. Tanggul Sungai Cidurian mulai jebol pada tahun yang sama. Kampung Bojong kembali menghadapi tanggul jebol pada 2020. Setahun kemudian, banjir mencapai satu meter dan memutus akses transportasi antar-desa.
Desember 2022, tanggul jebol di lima titik sepanjang 78 meter di Desa Pasir Ampo. Januari 2026, kerusakan meluas dengan panjang mencapai 115–150 meter. Enam desa terdampak, genangan bertahan lebih dari sepekan, dan ketinggian air mencapai 80 sentimeter hingga lebih dari satu meter.
Kalau banjir punya kartu keluarga, mungkin alamatnya sudah tercetak permanen di Kresek.
Pemerintah melalui BBWS C3 bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan penanganan darurat pada Februari 2026 menggunakan bronjong dan geobag. Koordinasi perbaikan serta normalisasi lanjutan juga disebut dilakukan. Namun warga kini menanti sesuatu yang lebih konkret: kapan tanggul diperbaiki secara permanen, bukan sekadar ditahan agar tidak kembali menyerah kepada arus sungai?
Pertanyaan itu semakin penting karena Kresek bukan satu-satunya wilayah yang menghadapi banjir. Drainase minim, kali yang menyempit, rawa yang hilang, serta lahan resapan yang berganti bangunan memperbesar risiko genangan di berbagai tempat.
Betonisasi jalan memang bisa membuat permukaan lebih kuat. Tetapi jika jalan dibuat lebih tinggi daripada permukiman, air seolah memperoleh petunjuk arah menuju rumah warga. Pembangunan semestinya bukan hanya soal jalan yang mulus, melainkan juga ke mana air mengalir setelah proyek selesai.
Ironi itu semakin terasa ketika kemarau datang. Berdasarkan informasi yang disampaikan, wilayah Kresek dan sekitarnya menghadapi kekeringan, dengan warga Pasir Ampo dan Koper mengalami penyusutan debit sumur serta ketergantungan pada distribusi air bersih. Petani juga menghadapi ancaman berkurangnya pasokan irigasi. Bantuan tangki air menjadi penyangga, tetapi tentu bukan solusi permanen.
Di sinilah pemerintah perlu mengurai persoalan secara menyeluruh. Banjir dan kekeringan bukan dua masalah yang berdiri sendiri. Keduanya berkaitan dengan tata ruang, pengelolaan sungai, drainase, perlindungan rawa, ketersediaan resapan, dan perencanaan infrastruktur.
Lalu, apakah dua bencana yang terus berulang di Kresek hanya akan menjadi catatan tahunan? Ataukah pemerintah Kabupaten Tangerang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia untuk mengurai persoalan air yang semakin rumit?
Pertanyaan itu bukan untuk menuduh, melainkan untuk menguji keseriusan perencanaan. Semoga program Beasiswa Tangerang Gemilang tidak berhenti sebagai daftar penerima dan seremoni pendidikan. Semoga lahir sumber daya manusia yang mampu membaca peta banjir, menghitung kebutuhan air, merancang drainase, dan memperbaiki kebijakan sebelum bencana datang.
Sebab warga tidak membutuhkan masa depan yang berisi berita serupa: musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekurangan air.
Mereka membutuhkan pemerintah yang mampu membuat air menjadi berkah, bukan bergantian menjadi ancaman.
Ironis, jika wilayah yang digenangi air saat hujan justru harus mengantre air bersih ketika kemarau. Yang perlu ditunggu warga bukan musim berikutnya, melainkan penyelesaian yang benar-benar bekerja. (*
Oleh: Jejak Kata
