JEJAK KATA, Jakarta — Kementerian Pertanian belum mengantongi data lengkap lahan perkebunan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan timnya masih memeriksa lokasi terdampak untuk menentukan langkah penanganan.
“Belum kami terima, tapi anak-anak sementara cek,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurut Amran, pemerintah membuka kemungkinan memberikan bantuan benih bagi lahan terdampak di Kalimantan yang akan dimanfaatkan untuk menanam jagung atau padi. Namun, bantuan tersebut bergantung pada kondisi dan peruntukan lahan.
“Intinya, lokasi perkebunan kalau memang perkebunan ya, kita bantu benih kalau jagung atau padi. Janganlah mancing-mancing saya ke sana,” ujarnya.
Di tengah proses pendataan tersebut, karhutla diperkirakan telah menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 167 triliun sampai pertengahan Oktober 2026. Nilai itu menunjukkan besarnya dampak kebakaran yang tidak hanya menyentuh lingkungan, tetapi juga perekonomian.
Pakar ekonomi makro sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, memperkirakan kerugian bisa meningkat menjadi sekitar Rp 204 triliun jika pola kebakaran pada sisa musim ini menyerupai kondisi pada 2015 dan 2019.
“Estimasi itu merupakan hasil kajian yang menggunakan data dan metode perhitungan berbasis studi Bank Dunia, bukan angka resmi kerugian yang diterbitkan pemerintah,” kata Teguh di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026 lalu.
Dalam kajiannya, kerugian Rp 167 triliun setara dengan sekitar 0,65 persen produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2026. Adapun proyeksi Rp 204 triliun setara dengan sekitar 0,79 persen PDB.
Teguh juga memperkirakan rentang kerugian hingga pertengahan Oktober berada di kisaran Rp 136 triliun hingga Rp 234 triliun. Rentang tersebut mencerminkan ketidakpastian dalam penghitungan dampak ekonomi karhutla.
Kajian itu menggunakan metode benefit transfer dengan mengacu pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat kebakaran hutan pada 2015 yang dilakukan Bank Dunia.
Besarnya estimasi kerugian tersebut membuat pendataan lahan terdampak menjadi salah satu tahap penting dalam menentukan pemulihan. Namun, data yang lebih terperinci tetap diperlukan untuk mengetahui luasan lahan yang terbakar, jenis penggunaan lahan, serta kebutuhan bantuan bagi pihak yang terdampak. (*
