HeadlineLiputan

Kasus Penyadapan Ilegal Polri Bergulir, Jabatan Strategis EHS Ikut Disorot

×

Kasus Penyadapan Ilegal Polri Bergulir, Jabatan Strategis EHS Ikut Disorot

Sebarkan artikel ini
Foto Instagram Divisi Humas Polri

JEJAK KATA, Jakarta – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal di tubuh Polri memasuki babak baru. Setelah seorang anggota berinisial AS dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), kini giliran perwira tinggi berinisial EHS menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Perkembangan ini menjadi ujian bagi komitmen internal kepolisian dalam menindak dugaan penyalahgunaan kewenangan, terutama ketika perkara tersebut melibatkan personel yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan Bareskrim Polri.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang etik terhadap EHS pada Selasa (17/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan pelaksanaan sidang tersebut.

“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” ujar Trunoyudo.

Menurut dia, pemeriksaan etik terhadap EHS berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional, serta pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan tugas.

EHS juga diduga melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan fasilitas akses di Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan tersebut berkaitan dengan periode ketika EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dengan demikian, pemeriksaan etik tidak hanya menyangkut dugaan tindakan akses ilegal, tetapi juga penggunaan kewenangan dan fasilitas kedinasan yang berada dalam lingkup tugasnya.

Setelah AS, Kini EHS Diperiksa

Sidang terhadap EHS berlangsung setelah Divpropam Polri lebih dahulu menggelar sidang etik terhadap anggota berinisial AS pada Selasa (10/11/2026). Dalam persidangan tersebut, AS dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Rangkaian proses tersebut menempatkan penanganan kasus ini dalam sorotan, terutama terkait pertanggungjawaban personel yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan akses dan fasilitas kepolisian.

Sidang etik terhadap EHS dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota komisi. Posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan.

Adapun anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menegaskan, proses penegakan kode etik dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Ia juga menekankan bahwa penegakan aturan internal tidak membedakan anggota berdasarkan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Perkembangan kasus ini kini tidak hanya menjadi persoalan penindakan terhadap individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan internal kepolisian.

Sebab, prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak cukup berhenti sebagai pernyataan. Konsistensi penerapannya terhadap setiap anggota, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis, menjadi bagian penting dalam menjaga integritas institusi. (*

Tinggalkan Balasan