JEJAK KATA, Jakarta – Di tengah polemik rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), pemerintah menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua belum menjadi keputusan relokasi. Gagasan tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan harus melewati serangkaian kajian ilmiah sebelum dapat direalisasikan.
Kementerian Kehutanan memastikan Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, tetap menjadi habitat utama sekaligus prioritas perlindungan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengenai pentingnya menyiapkan habitat alternatif untuk mengantisipasi ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan gagasan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat strategi konservasi jangka panjang.
Menurut dia, konsentrasi populasi Badak Jawa yang hanya berada di satu kawasan geografis membutuhkan perhatian serius. Pengembangan habitat kedua menjadi salah satu opsi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana yang dapat mengancam seluruh populasi.
“Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat Pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” ujar Ristianto.
Alas Purwo Masih dalam Penjajakan
Salah satu kawasan yang dipertimbangkan sebagai calon habitat kedua adalah Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.
Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi definitif, jumlah badak yang akan dikembangkan, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya.
Ristianto menjelaskan, penentuan habitat baru tidak bisa dilakukan hanya dengan mempertimbangkan luas kawasan atau ketersediaan lahan.
Sejumlah aspek harus dikaji, mulai dari kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan kawasan, hingga kemampuan pengelolaan jangka panjang.
Kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi badak juga menjadi pertimbangan apabila pengembangan habitat kedua nantinya dinyatakan layak.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” katanya.
Ujung Kulon Tidak Ditinggalkan
Di tengah munculnya pertanyaan publik mengenai kemungkinan kepentingan lain, termasuk potensi mineral di sekitar Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk mengubah peruntukan ataupun mengurangi perlindungan kawasan taman nasional.
Pemerintah menyatakan status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan.
Selain perlindungan habitat alami, pemerintah juga mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK sebagai bagian dari penguatan pengelolaan dan pembelajaran konservasi.
Pengamanan dari perburuan liar, pemantauan populasi, pemulihan habitat, serta pengendalian ancaman ekologis tetap menjadi perhatian.
Dengan demikian, pengembangan habitat kedua bukan pengganti Ujung Kulon, melainkan strategi tambahan untuk memperkuat peluang keberlangsungan spesies yang sangat langka tersebut.
Pemerintah pun mengajak masyarakat, akademisi, ahli konservasi, pemerintah daerah, dan mitra lingkungan mengawal setiap tahapan kebijakan agar keputusan yang diambil benar-benar berlandaskan kepentingan kelestarian Badak Jawa. (*






