EsaiHeadline

Menyelamatkan Badak Jawa, Jangan Mengorbankan Ujung Kulon

×

Menyelamatkan Badak Jawa, Jangan Mengorbankan Ujung Kulon

Sebarkan artikel ini
Badak Jawa | Foto Dok. Kementrian Kehutanan

OPINI – Ada yang keliru jika penyelamatan Badak Jawa justru dipertentangkan dengan keberadaan habitat aslinya. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan Taman Nasional Ujung Kulon bukan dua entitas yang berdiri sendiri. Keduanya merupakan satu kesatuan ekologis yang harus dijaga sebagai warisan keanekaragaman hayati Indonesia.

Karena itu, wacana pemindahan populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, perlu disikapi secara hati-hati. Keselamatan satwa memang menjadi alasan penting. Namun, kebijakan konservasi tidak boleh berhenti pada pemindahan hewan dari satu tempat ke tempat lain.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengemukakan gagasan tersebut dengan pertimbangan ancaman tsunami akibat gempa bumi maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Alasan mitigasi bencana patut diperhitungkan. Akan tetapi, apakah ancaman tersebut harus dijawab dengan memindahkan badak, atau justru memperkuat perlindungan habitat aslinya?

Koordinator Gerakan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan Umat (GARDU), Deni Iskandar, mendesak pemerintah membatalkan rencana relokasi. Ia menilai Badak Jawa merupakan kebanggaan masyarakat Pandeglang yang harus tetap lestari di habitat aslinya.

Di tengah polemik tersebut, muncul pula kecurigaan mengenai kemungkinan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Dugaan ini belum terbukti dan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta. Namun, pemerintah memiliki kewajiban menjawabnya secara terbuka agar kebijakan konservasi tidak dibayangi ketidakpercayaan publik.

Konservasi Bukan Sekadar Memindahkan Satwa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, memberikan landasan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

Artinya, amanat konservasi tidak hanya menyangkut keberlangsungan hidup seekor badak, tetapi juga kelestarian habitat, rantai kehidupan, dan keseimbangan alam.

Ujung Kulon bukan sekadar alamat bagi Badak Jawa. Kawasan ini merupakan rumah ekologis yang membentuk sejarah panjang keberlangsungan spesies tersebut.

Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua di Alas Purwo, gagasan itu semestinya menjadi strategi tambahan, bukan pengganti perlindungan Ujung Kulon.

Pemerintah perlu mengambil sedikitnya tiga langkah. Pertama, menghentikan sementara keputusan relokasi sampai tersedia kajian ilmiah independen mengenai risiko bencana, daya dukung habitat, kesehatan satwa, dan peluang keberhasilan pemindahan.

Kedua, memperkuat mitigasi bencana di Ujung Kulon, termasuk sistem peringatan dini tsunami, pemantauan aktivitas vulkanik, jalur evakuasi ekologis, serta pengamanan habitat.

Ketiga, membuka seluruh kajian, dokumen perencanaan, dan informasi tata ruang kepada publik. Pemerintah juga harus memastikan tidak ada perubahan peruntukan kawasan konservasi untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam.

Ujung Kulon Bukan untuk Ditinggalkan

Pada akhirnya, pemerintah harus bersikap tegas menjalankan amanat undang-undang. Jangan sampai kebijakan penyelamatan satwa justru melahirkan persoalan baru bagi kelestarian kawasan konservasi.

Badak Jawa boleh memiliki habitat kedua, tetapi Ujung Kulon tidak boleh kehilangan perlindungannya.

Sebab, menyelamatkan badak bukan hanya memastikan satwa itu tetap hidup. Menyelamatkan badak juga berarti menjaga rumahnya tetap utuh. Di situlah ukuran sesungguhnya keberhasilan negara dalam menjalankan amanat konservasi.


Oleh: Jejak Kata

Tinggalkan Balasan