JEJAK KATA, Tangerang – Hujan memang tidak pernah bisa diminta datang bergiliran. Namun, pemerintah semestinya bisa memastikan air hujan memiliki jalan untuk pulang. Di Perumahan Dasana Indah, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis 30 Juli 2026, yang terjadi justru sebaliknya. Begitu hujan turun, meski dengan intensitas sedang, air kehilangan arah, sementara lumpur menemukan tempatnya.
Pemandangan yang tersisa bukan sekadar genangan. Lumpur hitam menutupi ruas jalan lingkungan, mengotori halaman rumah, dan memperlambat aktivitas warga. Persoalan ini bukan cerita baru. Ia datang berulang, seolah menjadi agenda tahunan yang lebih disiplin daripada program penanganannya.
Di mata warga, akar persoalan bukan semata curah hujan. Drainase yang menyempit, dangkal, dan dipenuhi sedimentasi dinilai menjadi penyebab utama air gagal mengalir menuju saluran pembuangan.
Di sejumlah titik, saluran terlihat dipenuhi endapan lumpur, rumput liar, hingga sampah rumah tangga. Kombinasi itu membuat fungsi drainase perlahan berubah. Bukan lagi mengalirkan air, melainkan menahannya hingga akhirnya meluap ke jalan dan permukiman.
“Kalau hujan deras, air cepat naik. Salurannya sudah seperti kubangan lumpur, bukan lagi drainase yang berfungsi,” kata Herman, warga RW 011.
Keluhan Herman mencerminkan keresahan yang telah lama dirasakan warga. Menurut mereka, penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif. Pembersihan saluran kerap dilakukan ketika genangan sudah terjadi, bukan sebagai langkah pencegahan.
Ironisnya, pola penanganan semacam itu seperti mengulang siklus yang sama. Lumpur datang, petugas turun. Air surut, persoalan ikut dianggap selesai. Padahal, sedimentasi tetap tertinggal, saluran kembali menyempit, dan musim hujan berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.
Dalam tata kelola kawasan perkotaan, normalisasi drainase bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan melalui aksi sesaat. Pengerukan sedimentasi, pengangkatan sampah, perbaikan gorong-gorong, hingga pengawasan terhadap bangunan atau aktivitas yang menghambat aliran air merupakan pekerjaan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan secara berkala.
Warga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait tidak lagi terjebak pada penanganan yang bersifat tambal sulam maupun saling melempar kewenangan.
“Yang dibutuhkan itu normalisasi total, bukan sekadar foto kegiatan. Lumpur harus diangkat, saluran diperlebar kalau perlu, dan titik penyumbatan harus dicari sampai tuntas,” ujar Herman.
Pernyataan itu menjadi kritik sekaligus harapan. Sebab, bagi warga, ukuran keberhasilan bukan banyaknya dokumentasi kegiatan, melainkan seberapa cepat air kembali mengalir ketika hujan turun.
Selain normalisasi menyeluruh, masyarakat juga mengusulkan adanya jadwal pemeliharaan rutin serta pemasangan penyaring sampah di titik-titik rawan. Upaya tersebut dinilai lebih efektif untuk mencegah saluran kembali tersumbat dalam waktu singkat.
Persoalan drainase sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur. Ketika saluran air gagal berfungsi, dampaknya menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Akses jalan terganggu, lingkungan menjadi kotor, potensi penyakit meningkat, dan aktivitas ekonomi warga ikut melambat.
Karena itu, warga berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadikan persoalan ini sebagai prioritas penanganan, bukan sekadar respons ketika keluhan ramai terdengar.
Musim hujan akan selalu datang sesuai siklus alam. Yang ditunggu warga bukan lagi penjelasan mengenai penyebab banjir, melainkan kepastian bahwa saluran air kembali bekerja sebagaimana mestinya.
Sebab, bagi masyarakat Dasana Indah, lumpur bukan sekadar endapan tanah. Ia telah menjadi penanda bahwa pekerjaan rumah yang sama belum benar-benar diselesaikan. Sebuah persoalan yang terus berulang, dan menunggu dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji. (*
