JEJAK KATA, Jakarta — Empat pejabat Kementerian Keuangan dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Aula Mezanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026. Di hadapan pejabat yang menerima amanah baru itu, Purbaya justru menyinggung penyakit lama birokrasi: cepat mengatakan “siap”, lambat menunjukkan hasil.
Purbaya mengatakan perintah atasan kerap berhenti setelah kata “siap” diucapkan. Setelah kembali ke ruang kerja, tindak lanjutnya tak kunjung terdengar.
“Sering kali saat diperintah bilangnya ‘Siap Pak, siap Pak’, tetapi begitu kembali ke ruangan, sebulan kemudian tidak kembali dan tidak ada update ke saya,” kata Purbaya.
Ia tak ingin kebiasaan itu berlanjut di Kementerian Keuangan. Purbaya berencana membentuk tim khusus untuk memantau perintah dan kebijakannya. Staf ahli, staf khusus, serta pejabat eselon I akan dilibatkan untuk memastikan keputusan tidak berhenti sebagai disposisi.
Bagi Purbaya, ukuran kerja birokrasi bukan banyaknya rapat atau panjangnya proses administrasi, melainkan hasil yang dirasakan.
“Pada akhirnya, yang dilihat masyarakat bukan berapa banyak rapat yang dilakukan, melainkan apa hasilnya,” ujar dia.
Ia meminta pejabat baru menyederhanakan proses yang terlalu panjang dan membereskan birokrasi yang berbelit. Kebijakan yang tidak efektif harus dievaluasi berdasarkan data dan fakta. Jika persoalan tak kunjung selesai, pejabat diminta melaporkannya langsung kepada menteri.
Pesan itu disampaikan ketika Purbaya memasuki tahun kedua memimpin Kementerian Keuangan. Ia menilai tantangan ke depan semakin berat. Stabilitas sektor finansial relatif terjaga, tetapi kebijakan fiskal dituntut lebih terasa dampaknya pada sektor riil, termasuk manufaktur.
Kemenkeu, kata Purbaya, akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koperasi, Danantara/Prasidana, BUMN, OJK, dan Kementerian Perdagangan.
Ia juga mengingatkan pejabat agar tidak menunggu informasi sempurna untuk mengambil keputusan. Keputusan harus dibuat berdasarkan data yang tersedia dengan memperhitungkan risikonya.
Sebab, tidak bertindak pun memiliki konsekuensi.
“Ada cost of inaction—diam pun ada risikonya,” kata Purbaya.
Bagi empat pejabat yang baru dilantik, pesan itu menjadi pekerjaan rumah pertama: jabatan bukan sekadar amanah yang disematkan dalam seremoni, melainkan tuntutan untuk menunjukkan hasil setelah pintu ruang pelantikan ditutup. (*
