HISTORI — Jabatan Menteri Keuangan mungkin salah satu kursi paling panas dalam kabinet. Ia mengurus uang negara, mengejar penerimaan, menjaga defisit, sekaligus menjadi sasaran empuk ketika harga naik dan dompet rakyat menipis.
Namun ada satu nama yang membuat menteri keuangan lain harus melihat kalender lebih lama: Ali Wardhana.
Ia memegang kursi bendahara negara selama sekitar 15 tahun, 1968–1983, di bawah Presiden Soeharto. Sri Mulyani Indrawati, yang menjalani masa jabatan lintas pemerintahan, berada di urutan berikutnya dalam catatan panjang umur politik di kursi tersebut.
Berikut para menteri keuangan dengan perjalanan jabatan yang menarik, kebijakan yang dikenang, dan bagaimana akhirnya mereka meninggalkan kursi yang selalu dekat dengan angka—dan politik.
1. Ali Wardhana — Sang Pemegang Rekor
Ali Wardhana bukan sekadar lama duduk di kursi Menteri Keuangan. Ia berada di sana ketika ekonomi Indonesia sedang seperti rumah yang baru saja diterjang badai.
Pada akhir era Soekarno, inflasi pernah mencapai sekitar 650 persen pada 1966. Bersama kelompok ekonom yang kemudian dikenal sebagai Berkeley Mafia, Ali ikut merancang stabilisasi ekonomi pada awal Orde Baru.
Kebijakannya tidak selalu seksi. Menertibkan anggaran, mengendalikan inflasi, memperbaiki sistem perpajakan, membuka ruang investasi, dan mengembalikan kepercayaan terhadap ekonomi.
Tetapi ekonomi memang sering begitu. Obat yang paling manjur biasanya tidak terasa seperti permen.
Ali bertahan selama 15 tahun. Ia melewati boom minyak, perubahan ekonomi global, dan berbagai tahap pembangunan Orde Baru.
Pada 1983, Soeharto menggantinya sebagai Menteri Keuangan. Ali tidak benar-benar meninggalkan dapur ekonomi. Ia dipindahkan menjadi Menko Ekuin, jabatan yang diembannya hingga 1988.
Ia akhirnya pergi dari lingkar kekuasaan setelah dua dekade berada di jantung kebijakan ekonomi. Rekor Ali belum terpecahkan.
2. Sri Mulyani — Menteri Keuangan Tiga Presiden
Kalau Ali Wardhana adalah pelari jarak jauh pada satu pemerintahan, Sri Mulyani adalah pelari lintas pemerintahan.
Ia menjabat Menteri Keuangan pada era Susilo Bambang Yudhoyono, kembali pada masa Joko Widodo, dan kemudian masuk pemerintahan Prabowo Subianto.
Total masa pengabdiannya membuat namanya kerap dianggap sebagai menteri keuangan terlama. Tetapi jika dihitung berdasarkan kesinambungan masa jabatan, Ali Wardhana masih memegang rekor.
Sri Mulyani dikenal dengan agenda reformasi perpajakan, penguatan pengelolaan APBN, transparansi fiskal, serta kebijakan menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
Salah satu ujian terbesarnya datang ketika pandemi Covid-19 menghantam. APBN dipaksa bekerja di luar kebiasaan: belanja kesehatan meningkat, bantuan sosial diperbesar, sementara penerimaan negara tertekan.
Ia juga beberapa kali menghadapi kritik karena kebijakan pajak, utang, defisit, hingga pengelolaan anggaran.
Pada akhirnya, Sri Mulyani meninggalkan kursi Menteri Keuangan setelah periode panjang di pemerintahan. Ia tidak dikalahkan oleh angka, melainkan akhirnya sampai pada halaman terakhir masa jabatannya.
3. Radius Prawiro — Menkeu di Tengah Krisis dan Minyak
Radius Prawiro menjadi Menteri Keuangan pada 1983–1988, tepat setelah Ali Wardhana.
Pergantian itu terjadi ketika Indonesia mulai menghadapi perubahan besar. Harga minyak dunia tidak lagi menjadi karpet merah bagi pembangunan seperti sebelumnya.
Radius harus berhadapan dengan ekonomi yang mulai membutuhkan diversifikasi dan penyesuaian kebijakan.
Ia dikenal dalam berbagai kebijakan deregulasi dan penataan ekonomi pada periode tersebut.
Masa jabatannya berakhir ketika ia dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.
Menariknya, kursi Menteri Keuangan kembali menunjukkan sifatnya: ditinggalkan bukan selalu karena gagal, tetapi karena permainan kabinet memiliki babak berikutnya.
4. Boediono — Menkeu yang Kemudian Menjadi Wakil Presiden
Boediono menjadi Menteri Keuangan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004.
Ia dikenal dengan gaya teknokratis dan pendekatan yang relatif tenang. Tidak banyak gebrakan yang bisa dijadikan bahan poster kampanye, tetapi stabilitas ekonomi justru menjadi jualannya.
Boediono kemudian meninggalkan kursi Menteri Keuangan dan melanjutkan karier politik hingga akhirnya menjadi Wakil Presiden RI periode 2009–2014.
Ada ironi kecil di sini. Kadang Menteri Keuangan tidak perlu menjadi politisi paling berisik untuk naik kelas. Cukup mengurus angka dengan tenang, lalu sejarah yang membuat suaranya terdengar.
5. Bambang Brodjonegoro — Reformasi Fiskal di Tengah Transisi
Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri Keuangan pada awal pemerintahan Jokowi, 2014–2016. Ia membawa latar belakang ekonom dan akademisi ke kursi yang sering menuntut keputusan cepat.
Salah satu agenda penting periode itu adalah memperkuat penerimaan pajak dan mendorong reformasi fiskal.
Namun masa jabatannya tidak panjang. Pada 2016, Bambang digeser dari Menteri Keuangan dan kemudian menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pergantian itu sekaligus membuka jalan bagi kembalinya Sri Mulyani.
Dalam kabinet, rupanya umur jabatan tidak selalu ditentukan oleh prestasi. Kadang kalender reshuffle lebih berkuasa daripada rapor.
6. Purbaya Yudhi Sadewa — Datang dengan Gaya Berbeda, Pergi Cepat
Purbaya menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani. Ia membawa pendekatan fiskal yang lebih ekspansif dan gaya komunikasi yang jauh lebih ceplas-ceplos.
Ia mendorong pemanfaatan likuiditas pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, termasuk penempatan dana pemerintah pada bank-bank Himbara.
Purbaya juga terlibat dalam pembahasan restrukturisasi utang Whoosh yang memiliki tenor sangat panjang. Pernyataannya tentang cicilan puluhan tahun sempat menjadi bahan perdebatan publik.
Gaya komunikasinya juga kerap menjadi berita tersendiri.
Namun perjalanan Purbaya ternyata tidak sepanjang kebijakannya. Pada 14 September 2026, ia dicopot dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan oleh wakilnya, Suahasil Nazara.
Yang membuatnya ironis, beberapa hari sebelumnya Purbaya masih melantik dan merotasi pejabat penting di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia seperti mandor yang baru selesai menggambar ulang denah rumah, lalu diberi tahu bahwa rumah itu akan dihuni orang lain.
7. Samsi Sastrawidagda — Menkeu Seumur Jagung
Jika Ali Wardhana memegang rekor sebagai Menteri Keuangan dengan masa jabatan terlama, Samsi Sastrawidagda berada di ujung yang berlawanan.
Ia adalah Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia. Samsi menjabat dalam Kabinet Presidensial sejak 19 Agustus hingga 26 September 1945—sekitar lima minggu.
Republik saat itu bahkan belum sempat punya banyak hal untuk dibanggakan selain kemerdekaan. Negara baru berdiri, perangkat pemerintahan masih dirakit, sementara urusan keuangan tentu bukan perkara sederhana.
Samsi mundur karena kondisi kesehatannya memburuk. Ia kemudian memilih tinggal di Surabaya sehingga tidak dapat menjalankan tugas kementerian secara aktif dari Jakarta.
Masa jabatannya pendek, tetapi posisinya bersejarah. Ia menjadi orang pertama yang memegang jabatan Menteri Keuangan di republik yang baru lahir.
Ada ironi menarik dalam sejarah ini.
Kursi Menteri Keuangan dan Pelajaran dari Sejarah
Dari Ali Wardhana hingga Sri Mulyani, Boediono, Bambang Brodjonegoro, dan Purbaya, satu hal terlihat jelas: kursi Menteri Keuangan tidak pernah benar-benar menjadi milik seseorang.
Ada yang bertahan 15 tahun. Ada yang melintasi tiga pemerintahan. Ada yang berpindah menjadi wakil presiden. Ada pula yang baru merapikan meja kerja, kemudian harus mengemasi map.
Itulah politik fiskal Indonesia: angka boleh dibuat dengan kalkulator, tetapi umur jabatan tetap dihitung oleh politik. Dan Ali Wardhana masih menjadi pemenangnya. Lima belas tahun di kursi Menteri Keuangan. Di zaman sekarang, lima belas bulan saja kadang sudah terasa seperti cicilan panjang. (*
Oleh: Jejak Kata
