ESAI — Setiap 10 November, bangsa ini kembali mengingat para pahlawan. Nama Mohammad Hatta hampir selalu hadir dalam daftar tokoh yang dihormati. Ia bukan hanya Proklamator Kemerdekaan, Wakil Presiden pertama, tetapi juga pemikir ekonomi kerakyatan yang meletakkan koperasi sebagai salah satu tiang penyangga Indonesia merdeka.
Namun, menghormati Bung Hatta ternyata lebih mudah daripada menjalankan pikirannya.
Bagi Hatta, koperasi bukan sekadar bangunan dengan papan nama, apalagi toko yang menjual kebutuhan pokok di sudut desa. Koperasi adalah jalan untuk mengangkat martabat rakyat melalui kerja bersama. Di dalamnya ada demokrasi, kemandirian, gotong royong, dan keadilan ekonomi. Manusia menjadi tujuan, bukan sekadar angka dalam laporan keuntungan.
Gagasan itu menemukan pijakannya dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hatta memandang koperasi sebagai salah satu perwujudan penting dari prinsip tersebut.
Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali agenda ekonomi berbasis koperasi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Lewat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah mendorong pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi. Bidang usahanya mencakup sembako, simpan pinjam, apotek, klinik, pergudangan hingga logistik.
Di atas kertas, cita-cita itu memiliki irisan dengan pemikiran Hatta: ekonomi tidak boleh hanya menjadi halaman bermain bagi pemilik modal besar. Rakyat harus menjadi pelaku, sekaligus penerima manfaat.
Tetapi, apakah koperasi Merah Putih otomatis merupakan koperasi ala Bung Hatta? Belum tentu. Kesamaan tujuan tidak serta-merta menjamin kesamaan praktik.
Pertanyaan pentingnya bukan berapa banyak koperasi diresmikan, melainkan siapa yang mengendalikan, siapa yang menikmati hasil, dan seberapa besar anggota terlibat dalam pengambilan keputusan. Jika pengelolaan terlalu bergantung pada instruksi dari atas, sementara anggota hanya menjadi nama dalam daftar, koperasi berisiko berubah menjadi proyek administratif.
Di sinilah ujian sesungguhnya. Koperasi tidak tumbuh hanya karena negara membangun gedung, menyediakan modal, atau memasang papan nama. Ia membutuhkan kepercayaan, pengawasan anggota, pengelolaan profesional, dan transparansi.
Pada Hari Pahlawan, Bung Hatta layak dikenang. Namun, penghormatan paling bermakna bukan menempelkan namanya pada pidato dan seremoni. Melainkan menghidupkan keberpihakan kepada rakyat kecil yang dahulu ia perjuangkan. Sebab, pahlawan ekonomi tidak meminta gagasannya sekadar dipajang. Ia menunggu gagasannya dikerjakan. (*
Oleh: Jejak Kata
