JEJAK KATA, Tangerang – Dana pinjaman seharusnya menjadi instrumen untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha. Namun, ketika prosedur kredit diduga dilewati, uang lembaga keuangan justru berpotensi berubah menjadi persoalan hukum.
Polresta Tangerang menetapkan Riswadi, mantan Kepala Bagian Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja Balaraja, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan pemberian pinjaman senilai Rp300 juta.
Penyidik menduga Riswadi mengeluarkan dana milik LKM Artha Kerta Raharja tanpa mengikuti tahapan dan prosedur pemberian kredit yang semestinya. Peristiwa itu disebut terjadi pada pertengahan Juni 2025.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Hingga kini, dana pinjaman itu juga disebut belum dibayarkan melalui mekanisme cicilan.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara.
Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen perjanjian kredit dan kuitansi realisasi kredit yang memuat tanda tangan tersangka.
“Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen perjanjian kredit dan kuitansi realisasi kredit dengan tanda tangan tersangka,” kata Indra Waspada, Rabu (11/11/2026).
Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada 21 Oktober 2025. Setelah menjalani rangkaian penyidikan, Riswadi ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2026.
Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan pengembalian pinjaman. Penyidik menduga tindakan itu menimbulkan kerugian bagi LKM Artha Kerta Raharja Balaraja dan keuangan daerah Kabupaten Tangerang.
Meski demikian, besaran kerugian keuangan daerah maupun hasil penghitungan kerugian negara belum dirinci dalam keterangan kepolisian.
Polresta Tangerang menyatakan penyidikan masih berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa lembaga keuangan milik daerah membutuhkan pengawasan ketat, terutama dalam proses penyaluran pinjaman. Sebab, setiap rupiah yang dikelola bukan sekadar angka dalam pembukuan, melainkan dana yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*
