ESAI — Ada yang menarik dari polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyarankan Gibran tetap berjuang (fight) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra justru berpandangan bahwa jalur tersebut tidak lagi relevan karena perkara telah melalui proses peradilan hingga Mahkamah Agung (MA).
Dua pernyataan itu datang dari lingkaran kekuasaan yang sama. Namun, arah pikirnya berbeda. Yang satu membuka pintu perjuangan, yang lain mengingatkan bahwa pintu hukum belum tentu masih tersedia.
Gibran mengatakan Prabowo menyarankan dirinya menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk membuktikan keabsahan ijazah. Bahkan, ia menyebut perlunya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Saran tersebut terdengar seperti dorongan agar persoalan diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui perdebatan politik. Namun, persoalannya bukan sekadar keberanian untuk berperkara. Hukum memiliki prosedur, batas kewenangan, dan mekanisme yang tidak bisa ditembus hanya dengan semangat fight.
Di sinilah pandangan Yusril menjadi penting. Sebagai ahli hukum tata negara sekaligus pejabat yang membidangi urusan hukum, ia menyatakan putusan MK dan MA telah memiliki konsekuensi hukum. Menurutnya, tidak ada gunanya mengulang pembuktian dengan materi perkara yang sama. Ia bahkan mempertanyakan siapa yang akan mengajukan PK, sementara Kementerian Pendidikan justru berkedudukan sebagai pihak yang harus menjalankan putusan.
Perbedaan ini memperlihatkan bahwa nasihat politik tidak selalu identik dengan kemungkinan hukum.
Ada baiknya membedakan dua hal: membuktikan keaslian dokumen pendidikan dan menggugat keabsahan suatu keputusan administrasi negara. Keduanya berhubungan, tetapi bukan perkara yang otomatis sama. PTUN menguji keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, bukan menjadi ruang tanpa batas untuk mengulang semua perkara yang sudah diputus.
Dua Jalan, Satu Persoalan
Berdasarkan penjelasan Yusril, persoalan menjadi lebih rumit setelah MA menerbitkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengabulkan kasasi Subhan, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan kementerian mencabutnya.
Yusril juga menjelaskan Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi tersebut sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan itu. Jika kementerian melaksanakan putusan MA, objek sengketa dalam perkara PTUN lain yang sedang berjalan berpotensi kehilangan relevansi.
Lantas, siapa yang benar? Prabowo atau Yusril?
Keduanya perlu ditempatkan dalam konteks berbeda. Pernyataan Prabowo, sebagaimana disampaikan Gibran, merupakan nasihat politik dan dorongan agar persoalan dihadapi melalui jalur hukum. Sementara Yusril berbicara berdasarkan konsekuensi prosedur dan kedudukan hukum para pihak.
Karena itu, dalam membaca peluang hukum, argumentasi Yusril lebih kuat untuk dijadikan pegangan sementara. Bukan karena jabatannya sebagai menteri, melainkan karena ia merujuk pada putusan pengadilan yang sudah konkret. Adapun saran Prabowo tetap merupakan pernyataan yang perlu diuji terhadap mekanisme hukum yang tersedia.
Tentu, membatalkan surat keterangan penyetaraan tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa seluruh dokumen pendidikan seseorang palsu. Dua hal tersebut harus dibedakan secara cermat agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman.
Namun, publik juga berhak memperoleh penjelasan yang terang. Jika dokumen pendidikan memang dapat dipertanggungjawabkan, mengapa tidak dibuka secara transparan melalui mekanisme yang sah? Sebaliknya, jika sudah ada putusan pengadilan, mengapa pemerintah tidak segera menjelaskan konsekuensi administratif dan hukumnya?
Ada satu hal yang lebih penting dari perdebatan siapa yang paling benar. Nasihat seorang presiden tidak boleh ditempatkan di atas putusan pengadilan. Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan eksekutif bukanlah ruang untuk menawar keputusan yudikatif.
Prabowo mungkin ingin Gibran terus berjuang. Yusril mengingatkan bahwa perjuangan hukum mempunyai batas. Keduanya tidak harus dipertentangkan sebagai persoalan pribadi.
Tetapi, republik ini bukan panggung tempat setiap persoalan diselesaikan dengan slogan fight. Hukum bukan pertandingan tinju yang bisa diulang hanya karena seseorang belum puas dengan hasilnya.
Jika pintu hukum memang sudah tertutup, yang dibutuhkan bukan sekadar keberanian mengetuknya kembali, melainkan kesediaan menghormati keputusan yang telah dijatuhkan. (*
Oleh: Jejak Kata
