JEJAK KATA, Banten – Pemerintah Provinsi Banten khususnya Dinas Pendidikannya dinilai gagal dalam memberikan jaminan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA yang banyak kontroversi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (24/07).
“Pejabat-pejabatnya seolah tidak punya konsep untuk menyelenggarakan PPDB yang berkeadilan,” ujarnya.
Adib juga menyoroti dugaan pungli dalam proses PPDB SMA. Adib menjelaskan banyak orang tua yang dimintai sejumlah uang oleh oknum sekolah maupun dinas agar anaknya diterima di SMA Negeri.
“Inikan miris, kalau sampai kemudian ada indikasi suap dalam proses PPDB. Baru mau masuk sekolah saja harus enggak jujur, bagaimana nanti kalau sudah jadi pejabat?” Ungkapnya.
Kontroversi pelaksanaan PPDB seyogyanya juga bisa disikapi dengan bijak oleh para pejabat Provinsi terutama Kepala Dinas Pendidikan. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
“Jangan malah ngumpet jadi malah terkesan tidak becus,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan PPDB SMA menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Mulai dari dugaan jual beli kursi, demo orang tua di SMK 5 kota Tangerang dan SMK 2 Kabupaten Tangerang, sampai yang paling viral adanya orang tua yang harus ngukur jarak antara sekolah dengan rumahnya.
