JEJAK KATA, Jakarta – Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 menyisakan satu pelajaran penting: mendeteksi gempa saja tidak cukup. Informasi harus berujung pada tindakan sebelum bahaya datang.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan hal itu dalam Webinar Gempa Flores 2026 yang digelar FTSL ITB bersama sejumlah lembaga kebencanaan, Jumat, 11 September 2026. Menurut dia, Indonesia perlu menggeser pola penanganan bencana dari sekadar merespons menjadi mengantisipasi.
Salah satu ujinya adalah sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS). Saat Gempa Flores terjadi, BMKG menyebarkan peringatan potensi tsunami dalam 2 menit 16 detik. Informasi shakemap berbasis dampak kemudian digunakan untuk memperkirakan wilayah terdampak dan membantu menentukan prioritas respons.
Namun ancaman gempa tidak berhenti pada guncangan. Tsunami, longsor, dan likuifaksi dapat menjadi bahaya susulan yang memperbesar kerusakan.
BMKG kini memadukan data instrumental dengan survei lapangan untuk memvalidasi Peta Bahaya Gempa Bumi. Data kerusakan aktual di Flores menjadi bahan untuk memperbaiki pemodelan risiko dan perencanaan infrastruktur.
Faisal mengatakan BMKG juga mengembangkan pendekatan Impact-Based Early Warning Services, sehingga peringatan tidak berhenti pada informasi bahwa gempa terjadi, tetapi menjelaskan dampak yang mungkin muncul dan tindakan yang perlu dilakukan.
Dengan 191 Unit Pelaksana Teknis di Indonesia, termasuk empat UPT dan dua pos pengamatan di Flores, BMKG menempatkan informasi resmi sebagai bagian penting dalam kesiapsiagaan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sistem peringatan dini bukan hanya seberapa cepat alat membaca gempa. Ukurannya adalah seberapa cepat masyarakat bergerak setelah peringatan diterima.
Gempa Flores M7,7 dengan demikian bukan sekadar catatan seismograf. Ia menjadi ujian apakah pengetahuan, teknologi, dan kebijakan benar-benar mampu menyelamatkan manusia. (*
