ESAI — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia seharusnya tidak membuat para elite politik kehilangan fokus. Jangan sampai energi politik nasional justru habis untuk memperdebatkan siapa yang pantas menggantikan Gibran, sementara persoalan bangsa yang jauh lebih mendesak masih menumpuk.
Indonesia tidak sedang kekurangan pekerjaan rumah. Persoalan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga penegakan hukum membutuhkan perhatian serius. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan siapa pengganti Gibran, melainkan apa yang harus segera dikerjakan pemerintah untuk rakyat.
Jika melihat perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kekosongan jabatan Wakil Presiden bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi.
Presiden pertama RI, Soekarno, pernah menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden selama lebih dari 10 tahun setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Posisi tersebut tidak segera diisi hingga berakhirnya kekuasaan Soekarno pada 1967.
Hal serupa terjadi pada masa Presiden Soeharto. Sejak menjadi pejabat presiden pada 1967 hingga terpilihnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden pada 1973, Soeharto menjalankan pemerintahan tanpa pendamping seorang wakil presiden selama sekitar enam tahun.
Bahkan, Presiden B.J. Habibie juga menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden sejak menggantikan Soeharto pada Mei 1998 hingga berakhirnya masa jabatan pada Oktober 1999. Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa kekosongan kursi Wakil Presiden bukanlah hal baru dalam perjalanan bangsa.
Namun, sejarah tersebut tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan pentingnya sistem ketatanegaraan yang sehat. Konteks politik, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan pada setiap zaman berbeda. Pelajaran yang bisa diambil adalah roda pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena satu jabatan mengalami kekosongan.
Kini, ketika Gibran dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri, para elite politik sebaiknya menahan diri dari manuver perebutan pengaruh. Mekanisme konstitusi sudah mengatur bagaimana kekosongan jabatan Wakil Presiden diisi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Artinya, tidak perlu ada kegaduhan politik yang berlebihan.
Ada pekerjaan yang jauh lebih penting. Pemerintah harus memastikan lapangan pekerjaan terbuka, harga kebutuhan pokok terkendali, investasi produktif tumbuh, pelayanan publik membaik, serta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Presiden Prabowo Subianto juga perlu memastikan seluruh program strategis pemerintah berjalan efektif, bukan justru tersandera oleh dinamika politik di sekitar kursi Wakil Presiden.
Jabatan Wakil Presiden memang penting dalam sistem pemerintahan. Namun, kepentingan rakyat jauh lebih besar daripada kepentingan siapa pun yang menduduki jabatan tersebut.
Bangsa ini tidak boleh menjadikan pergantian seorang pejabat sebagai panggung perebutan kekuasaan. Sebab, rakyat tidak sedang menunggu siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden.
Rakyat sedang menunggu pekerjaan tersedia, kehidupan lebih sejahtera, harga kebutuhan terjangkau, pendidikan berkualitas, dan keadilan benar-benar hadir.
Jangan sampai para elite sibuk menghitung siapa yang akan mendapatkan kursi, sementara rakyat masih sibuk menghitung bagaimana memenuhi kebutuhan hidup esok hari. Indonesia membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar pergantian orang di kursi kekuasaan. (*
Oleh: Jejak Kata
