Liputan

ESDM Buka Riwayat Tambang Ujung Kulon, 13 Tahun Berlalu Belum Ada Izin

×

ESDM Buka Riwayat Tambang Ujung Kulon, 13 Tahun Berlalu Belum Ada Izin

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI | Taman Nasional Ujung Kulon | Dok. Wikipedia

JEJAK KATA, Jakarta – Polemik masuknya sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ternyata memiliki riwayat panjang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, usulan wilayah pertambangan tersebut sudah bergulir sejak 2013.

Namun, meski proses pengusulannya telah berlangsung lebih dari satu dekade, pemerintah memastikan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk wilayah perairan yang kini menjadi sorotan publik tersebut.

Klarifikasi ini disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan, pencantuman sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.

Menurut Anggia, Pemerintah Provinsi Banten telah mengajukan usulan Wilayah Pertambangan (WP) yang mencakup WUP pada perairan laut Provinsi Banten sejak 2013.

Usulan tersebut kemudian diproses dalam penetapan wilayah pertambangan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, dalam keputusan tersebut, usulan WUP perairan yang diajukan pemerintah daerah belum diakomodasi.

“Di mana pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan Wilayah Pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut Provinsi Banten, yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM No 1204 Tahun 2014, di mana usulan tersebut dikecualikan,” kata Anggia.

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa penetapan WUP yang kini dipersoalkan merupakan bagian dari proses penataan wilayah pertambangan yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

Masuk Peta Bukan Berarti Bisa Ditambang

Di tengah kekhawatiran publik terhadap potensi aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi, ESDM menegaskan bahwa status WUP tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan penambangan.

Penetapan WUP merupakan tahapan perencanaan wilayah pertambangan. Masih ada proses lanjutan yang harus dilalui sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.

Tahapan tersebut antara lain penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis, tata ruang, lingkungan, dan pemanfaatan ruang laut.

Dengan demikian, pencantuman wilayah dalam peta WUP tidak dapat ditafsirkan sebagai lampu hijau bagi perusahaan untuk mengeruk sumber daya mineral.

ESDM juga memastikan hingga saat ini belum ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik untuk sebagian perairan yang dimaksud maupun di dalam kawasan TNUK.

Kawasan Konservasi Tetap Jadi Perhatian

Persoalan ini menjadi penting karena Ujung Kulon bukan sekadar kawasan pesisir biasa. Taman nasional tersebut merupakan habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang keberadaannya sangat bergantung pada kelestarian ekosistem.

Berdasarkan peta wilayah kerja Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025, luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare.

Dari jumlah tersebut, sekitar 61.357 hektare merupakan daratan dan 44.337 hektare berupa perairan.

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah laut memiliki porsi penting dalam cakupan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Karena itu, meskipun ESDM memastikan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, keterbukaan mengenai batas wilayah WUP, potensi mineral, serta kajian dampak lingkungan tetap diperlukan.

Riwayat usulan sejak 2013 menjelaskan asal-usul kebijakan tersebut. Namun, bagi publik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah memastikan perencanaan pertambangan tidak berbenturan dengan kepentingan perlindungan ekosistem Ujung Kulon. (*

Tinggalkan Balasan