JEJAK KATA, Jakarta – Kawasan konservasi Ujung Kulon selama ini dikenal sebagai benteng terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terancam punah. Namun, sebagian perairan di sekitarnya kini masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kepentingan pengelolaan sumber daya mineral dan perlindungan ekosistem di salah satu kawasan konservasi terpenting di Indonesia.
Kementerian ESDM memastikan pencantuman wilayah tersebut dalam peta pertambangan bukan berarti pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan eksploitasi mineral. Hingga kini, menurut kementerian, belum ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk wilayah perairan yang dimaksud maupun kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu membagi wilayah pertambangan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Dalam lampiran peta keputusan tersebut, sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai sebagai WUP. Sementara itu, kawasan taman nasional ditampilkan di luar klasifikasi wilayah pertambangan.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan tersebut merupakan pembaruan dari keputusan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Anggia, usulan wilayah pertambangan itu telah diajukan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten menggunakan surat Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya, pemerintah kembali menetapkannya melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.
“Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 tersebut sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),” kata Anggia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa yang memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan dalam WUP.
Belum Berarti Boleh Menambang
Persoalan pentingnya terletak pada perbedaan status WUP dengan izin operasional pertambangan. Penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan persetujuan otomatis untuk melakukan kegiatan eksploitasi.
Masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Proses tersebut juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, zonasi wilayah pesisir dan laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
ESDM menyatakan seluruh proses wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Anggia menegaskan, pencantuman wilayah perairan tersebut tidak mengubah status konservasi TNUK maupun mengurangi fungsi perlindungannya.
“Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK,” ujarnya.
Ekosistem Ujung Kulon Jadi Perhatian
Di luar persoalan administrasi pertambangan, kawasan perairan Ujung Kulon memiliki arti penting bagi keberlangsungan ekosistem taman nasional.
Berdasarkan peta wilayah kerja Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada 2025, luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare.
Dari total tersebut, sekitar 61.357 hektare merupakan daratan, sedangkan 44.337 hektare lainnya berupa perairan.
Artinya, laut bukan sekadar bentang geografis di sekitar taman nasional. Wilayah tersebut merupakan bagian dari kawasan yang memiliki fungsi ekologis dan berada dalam cakupan pengelolaan konservasi.
Karena itu, penetapan sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai WUP perlu dipahami secara cermat, termasuk batas koordinat wilayahnya dan kemungkinan implikasinya terhadap lingkungan.
Keterangan ESDM bahwa belum ada izin pertambangan memang penting. Namun, transparansi mengenai lokasi, potensi mineral, kajian lingkungan, dan kesesuaian tata ruang juga menjadi bagian penting untuk menjawab perhatian publik.
Sebab, dalam kawasan yang menjadi habitat terakhir badak Jawa, persoalannya bukan semata-mata apakah penambangan sudah diizinkan atau belum. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengabaikan keberlanjutan ekosistem yang harus dilindungi. (*






