JEJAK KATA, Jakarta — Dua puluh satu tahun perdamaian Aceh semestinya menjadi cerita tentang bagaimana konflik panjang berakhir di meja perundingan. Namun pada hari ketika damai itu diperingati, Banda Aceh justru diwarnai kericuhan.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menilai kerusuhan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, bukan cerminan kehendak mayoritas masyarakat Aceh. Menurut tokoh yang berperan dalam proses perdamaian Aceh itu, masyarakat telah merasakan terlalu banyak manfaat dari berakhirnya konflik untuk kembali mempertaruhkan keadaan.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu,” kata Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu sore.
Tanggal 15 Agustus bukan sekadar angka dalam kalender Aceh. Pada hari yang sama pada 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Perjanjian itu menjadi tonggak berakhirnya konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun.
Peringatan tahun ini semula berlangsung dengan doa dan zikir di Masjid Raya Baiturrahman. Tetapi suasana berubah setelah muncul demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu. Aparat TNI dan Polri kemudian turun tangan untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik terbuka.
Kalla melihat kericuhan tersebut lebih sebagai persoalan politik internal Aceh ketimbang ekspresi penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut masih terdapat kelompok-kelompok kecil yang menyimpan ketidakpuasan dan dapat memprovokasi massa.
“Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri,” ujarnya.
Ada pula persoalan lain: absennya sejumlah tokoh yang selama ini memiliki pengaruh besar di Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan. Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga disebut sedang menjalani pengobatan di Penang.
Dengan begitu, kata Kalla, praktis tidak banyak tokoh berpengaruh yang berada di Banda Aceh ketika kericuhan berlangsung. Di tengah kekosongan itu, ruang politik mudah diisi oleh suara-suara yang lebih keras.
Padahal, menurut Kalla, demokrasi telah mengubah wajah politik Aceh. Sejumlah tokoh yang sebelumnya terlibat dalam konflik kemudian tampil sebagai pemimpin melalui mekanisme pemilihan demokratis. Pemerintah pusat, kata dia, menghormati pilihan politik masyarakat Aceh tersebut.
Persoalannya kini bukan lagi bagaimana memenangkan perang, melainkan bagaimana mengelola ketidakpuasan tanpa menghidupkan kembali ingatan tentang perang.
Kalla mengingatkan bahwa perdamaian selama dua dekade terakhir telah memberi Aceh ruang untuk berkembang. Pendidikan, kehidupan sosial, kebebasan, dan ekonomi masyarakat, menurut dia, berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan masa konflik.
Aceh juga memperoleh kekhususan melalui otonomi khusus, termasuk dukungan anggaran dan sejumlah hak politik yang tidak dimiliki daerah lain dalam kadar yang sama.
Karena itu, kerusuhan pada peringatan perdamaian mestinya tidak dibaca sebagai sekadar keributan sehari. Ada pesan yang lebih penting: perdamaian tidak berhenti ketika senjata diletakkan. Ia harus terus dirawat melalui politik yang sehat, pemerintahan yang dipercaya, dan kemampuan elite meredam ketidakpuasan sebelum berubah menjadi amarah massa.
Kalla meminta masyarakat Aceh tidak mempertaruhkan capaian 21 tahun itu demi konflik baru.
“Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” katanya.
Dua puluh satu tahun setelah Helsinki, tantangan Aceh memang telah berubah. Dulu persoalannya adalah bagaimana menghentikan perang. Kini tantangannya lebih sederhana, tetapi tidak kalah rumit: bagaimana memastikan perbedaan politik tidak kembali menjadi alasan untuk merusak damai.
Aceh sudah pernah membayar mahal untuk sebuah konflik. Jangan sampai generasi berikutnya kembali membayar tagihannya. (*
