Banner IDwebhost
EsaiHeadline

Tangerang dan Dua Bencana: Banjir Saat Hujan, Krisis Air Saat Kemarau

×

Tangerang dan Dua Bencana: Banjir Saat Hujan, Krisis Air Saat Kemarau

Sebarkan artikel ini
Air menggenang hingga meluap dari saluran drainase saat hujan mengguyur wilayah Panongan, Kabupaten Tangerang, Rabu sore, 28 Oktober 2026. | Foto: Dok. Widi Hatmoko

ESAI — Hujan turun di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang pada Rabu sore, 28 Oktober 2026. Warga Panongan dan sekitarnya boleh sedikit bernapas lega. Setelah hari-hari panas yang membuat urusan air bersih kian merepotkan, langit akhirnya mengirim kabar baik. Hujan berlangsung kurang lebih satu jam, disusul guyuran berikutnya meski tak sederas sebelumnya.

Prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut hujan masih berpotensi terjadi hingga 29 Oktober 2026. Kabar yang menyenangkan, tentu saja. Tetapi bagi warga Kabupaten Tangerang, hujan juga bisa menjadi tamu yang datang membawa dua kemungkinan: berkah atau genangan.

Hujan Datang, Masalah Ikut Bertamu

Dalam kebiasaan cuaca yang dikenal masyarakat, November kerap menjadi penanda musim hujan. Namun, perubahan pola cuaca membuat pergantian musim tak selalu berjalan sesuai kalender. Kemarau bisa terasa lebih panjang, sementara hujan deras datang dalam waktu singkat.

Di sinilah ironi Kabupaten Tangerang bermula. Daerah yang berkembang dari kawasan agraris menjadi hamparan industri, bisnis, dan perumahan itu menghadapi dua persoalan yang seperti bergantian mengambil nomor antrean: banjir ketika hujan dan kekurangan air saat kemarau.

Air hujan semestinya disambut sebagai sumber kehidupan. Sayangnya, ia sering datang ketika ruang untuk menampungnya sudah lebih dulu dipenuhi beton, bangunan, dan jalan berlapis aspal.

Air sebenarnya tidak pernah berniat merebut halaman rumah warga. Ia hanya mengikuti gravitasi, mengalir ke tempat yang lebih rendah, lalu sebagian meresap ke tanah. Persoalannya, manusia kerap membangun seolah-olah air bisa disuruh berhenti hanya dengan papan larangan.

Ketika Beton Menang, Air Kehilangan Alamat

Sawah menyusut, rawa ditimbun, lahan terbuka berubah menjadi kawasan terbangun. Di sejumlah tempat, saluran air juga menghadapi persoalan sampah dan sedimentasi. Akibatnya, air kehilangan ruang untuk meresap maupun mengalir dengan lancar.

Ketika hujan deras mengguyur, banjir kemudian mudah dituding sebagai ulah cuaca ekstrem atau kiriman air dari wilayah hulu. Faktor-faktor itu memang dapat berpengaruh. Namun, apakah perubahan tata guna lahan, buruknya drainase, dan berkurangnya daerah resapan sudah diperiksa dengan sungguh-sungguh?

Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menjawabnya dengan data, bukan sekadar seremoni penanganan banjir. Berapa luas daerah resapan yang tersisa? Berapa kapasitas sungai dan drainase menampung limpasan? Seberapa besar kebutuhan air warga ketika kemarau, dan berapa cadangan air yang tersedia?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena air tidak mengenal batas administrasi. Pengelolaan wilayah hulu, sungai, dan daerah hilir membutuhkan koordinasi lintas daerah, bukan saling lempar tanggung jawab ketika permukiman kebanjiran.

Jangan Biarkan Air Hanya Lewat

Solusinya bukan sekadar memperlebar selokan setelah banjir datang. Pemerintah perlu melindungi rawa, sempadan sungai, sawah produktif, dan ruang terbuka yang masih berfungsi menyerap air. Setiap pembangunan kawasan baru harus memperhitungkan limpasan hujan, kapasitas drainase, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Sumur resapan, kolam retensi, embung, pemanenan air hujan, dan pemulihan daerah aliran sungai dapat menjadi bagian dari strategi terpadu. Air hujan yang ditampung dengan benar berpotensi membantu kebutuhan nonminum, menyiram tanaman, dan mengurangi tekanan terhadap sumber air saat kemarau. Pembangunan sumur resapan pun harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan keamanan air tanah setempat.

Masyarakat juga tidak bisa terus menuntut bebas banjir sambil membuang sampah ke selokan, menutup seluruh halaman dengan semen, atau membiarkan lahan hijau rusak. Menjaga lingkungan bukan pekerjaan pemerintah saja. Namun, warga juga berhak menuntut pengawasan izin pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten.

Kabupaten Tangerang seharusnya tidak dipaksa memilih antara dua penderitaan: kebanjiran saat hujan atau kehausan ketika kemarau. Keduanya justru perlu dipertemukan dalam satu kebijakan pengelolaan air.

Sebab, persoalannya bukan semata-mata berapa banyak hujan yang turun. Persoalannya, berapa banyak air yang dibiarkan pergi tanpa sempat disimpan, diserap, dan dimanfaatkan.

Jangan sampai setiap musim hujan pemerintah sibuk mengusir air, lalu setiap musim kemarau sibuk mencarinya. Air tidak sedang bercanda. Manusialah yang terlalu lama menganggap alam selalu punya tempat untuk menampung keserakahannya. (*


Oleh: Jejak Kata

Tinggalkan Balasan