HISTORIA — Sebelum Indonesia menjadi nama sebuah negara, ia lebih dahulu hidup sebagai cita-cita dalam kepala para pemuda. Muhammad Yamin mencoba memberinya bentuk melalui kata-kata. Ia menulis tentang tanah air ketika negeri ini masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Bertahun-tahun kemudian, ia ikut berada di tengah perdebatan tentang dasar negara yang akan menopang republik merdeka.
Lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, pada 23 Agustus 1903, Yamin bukan hanya politikus yang kemudian dikenal sebagai tokoh pergerakan. Ia sastrawan, ahli hukum, dan penulis sejarah. Dalam dirinya, sastra dan politik tidak berjalan di lorong terpisah. Keduanya bertemu dalam satu pertanyaan: bagaimana membayangkan sebuah bangsa dari kepulauan yang begitu beragam?
Pada 1920, ketika usianya masih belasan tahun, Yamin menulis puisi Tanah Air. Karya itu kemudian menjadi bagian dari kumpulan puisi berjudul sama yang terbit pada 1922. Di tengah zaman ketika Hindia Belanda masih menjadi nama resmi wilayah jajahan, tanah air dalam puisinya bukan sekadar bentang alam. Ia merupakan gagasan tentang rumah bersama yang belum sepenuhnya terwujud.
Enam tahun kemudian, menjelang Kongres Pemuda II, Yamin menulis Indonesia, Tumpah Darahku. Kumpulan puisi itu terbit pada 1928, tahun ketika para pemuda dari berbagai organisasi menyepakati ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda.
Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa negara. Republik bahkan belum lahir. Namun, kata Indonesia mulai memperoleh tempat dalam imajinasi politik generasi muda. Yamin ikut menguatkan imajinasi itu melalui sastra dan aktivitas pergerakan.
Ia pernah memimpin Jong Sumatranen Bond. Dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, Yamin turut menjadi bagian dari peristiwa yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Bahasa bukan sekadar alat bertukar kabar. Ia menjadi jembatan bagi orang-orang yang berbeda asal untuk membicarakan masa depan yang sama.
Dari Ken Arok ke Republik
Minat Yamin terhadap sejarah juga memperlihatkan cara ia memandang Indonesia. Melalui drama Ken Arok dan Ken Dedes, yang dipentaskan pada 1928 dan diterbitkan pada 1934, ia mengolah masa lampau menjadi bahan renungan. Dalam karya sejarah seperti Gadjah Mada, ia kembali menengok kerajaan-kerajaan Nusantara.
Sejarah, bagi seorang pengarang yang hidup pada masa kebangkitan nasional, dapat menjadi sumber imajinasi politik. Masa lalu menghadirkan gambaran tentang wilayah, kekuasaan, dan hubungan antarmasyarakat yang pernah terjalin di kepulauan ini.
Namun, kerajaan masa lampau tidak bisa begitu saja disamakan dengan negara-bangsa modern. Indonesia yang diperjuangkan para pemuda membutuhkan kesepakatan politik baru, bukan sekadar romantisme kejayaan kerajaan. Di sinilah gagasan kebangsaan Yamin bertemu dengan persoalan yang lebih rumit: bagaimana menyatukan masyarakat yang beragam dalam sebuah negara yang merdeka?
Lima Asas di Ruang Sidang
Pertanyaan itu mengemuka dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945. Pada 29 Mei, Yamin menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Dalam rumusan lisannya, ia mengemukakan lima asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa negara yang dibayangkannya tidak cukup hanya berdiri sebagai simbol kemerdekaan. Negara perlu mempunyai landasan kebangsaan, menghormati kemanusiaan, mengakui kehidupan berketuhanan, membuka ruang bagi kerakyatan, dan memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Yamin juga dikaitkan dengan rumusan tertulis mengenai dasar negara yang memiliki susunan berbeda dari pidato lisannya. Perbedaan ini perlu diperhatikan dalam membaca dokumen sejarah. Sejumlah rincian tentang rumusan tertulis Yamin dan kedudukannya dalam perkembangan Pancasila masih menjadi bahan pembahasan para sejarawan.
Karena itu, tidak tepat menyederhanakan kelahiran Pancasila sebagai hasil pekerjaan satu orang. Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan Pancasila secara sistematis sebagai dasar filosofis negara pada 1 Juni 1945. Sesudahnya, perumusan berlanjut melalui pembahasan dan kompromi politik, termasuk Piagam Jakarta pada 22 Juni, hingga Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
Yamin merupakan salah satu tokoh dalam proses panjang tersebut. Perannya patut dipelajari, tetapi sejarah juga menuntut pengakuan atas kerja kolektif para pendiri bangsa.
Persatuan Bukan Pekerjaan Satu Orang
Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Ia meninggalkan puisi, drama, tulisan sejarah, dan jejak dalam perdebatan politik tentang Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada 1973.
Warisan Yamin tidak hanya terletak pada daftar jabatan atau kedekatannya dengan peristiwa penting. Ia menunjukkan bagaimana kata-kata dapat mendahului kenyataan politik. Puisi tentang tanah air muncul sebelum republik berdiri; gagasan kebangsaan tumbuh sebelum batas negara ditetapkan.
Tetapi cita-cita persatuan tidak selesai ketika sebuah ikrar dibacakan atau dasar negara disahkan. Ia harus terus diuji melalui cara negara memperlakukan warganya, menjamin keadilan, dan memberi ruang kepada perbedaan.
Di situlah karya dan gagasan Yamin tetap relevan untuk dibaca: bukan sebagai alasan mengultuskan seorang tokoh, melainkan sebagai pengingat bahwa Indonesia dibangun melalui pergulatan pemikiran, perdebatan, dan kesediaan untuk mencari titik temu.
Republik ini tidak lahir dari satu puisi, satu pidato, atau satu orang. Ia lahir dari banyak suara yang berusaha menemukan bahasa bersama. Dan mungkin, itulah warisan terpenting generasi Yamin: keberanian membayangkan Indonesia sebelum Indonesia benar-benar ada. (*
