ESAI — Ada sebuah ironi dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Mohammad Hatta pernah menunjukkan bahwa jabatan wakil presiden bukan sesuatu yang harus dipertahankan sampai akhir masa jabatan. Jabatan adalah amanah yang dapat ditinggalkan ketika prinsip sudah tidak menemukan tempat.
Pada 1 Desember 1956, Bung Hatta resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Keputusan itu lahir setelah hubungan politiknya dengan Presiden Soekarno merenggang. Perbedaan pandangan tentang demokrasi, tata kelola negara, dan pemusatan kekuasaan semakin sulit dipertemukan.
Hampir tujuh dekade kemudian, kursi yang pernah ditinggalkan Hatta kembali menjadi pusat perdebatan. Kali ini, sorotan tertuju kepada Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu menghadapi kontroversi sejak pencalonannya, mulai dari perubahan tafsir batas usia hingga polemik dokumen pendidikan.
Perjalanan menuju kursi wakil presiden memang menyisakan catatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah ketentuan usia minimal 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada. Perubahan itu membuka jalan bagi Gibran yang saat itu berusia di bawah 40 tahun.
Putusan tersebut semakin kontroversial karena Ketua MK ketika itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan mencopotnya dari jabatan ketua. Sebuah catatan penting dalam sejarah peradilan konstitusi: aturan bisa berubah melalui putusan, tetapi kepercayaan publik tidak otomatis ikut berubah.
Belakangan, persoalan pendidikan Gibran kembali menjadi perdebatan. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima akibat persoalan kedudukan hukum pemohon.
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dokumen tersebut dinyatakan tidak sah. Putusan itu menambah persoalan yang harus dijelaskan kepada publik, meski tidak dengan sendirinya membatalkan jabatan wakil presiden.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai perkembangan putusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap legitimasi jabatan. Ia menyebut pengunduran diri atau mekanisme pemakzulan sebagai kemungkinan tindak lanjut. Sebaliknya, Prof. Sugianto dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengingatkan bahwa pemakzulan tidak boleh melompati prosedur konstitusi.
Di sinilah perbandingan dengan Hatta menjadi menarik. Hatta mengirimkan surat pengunduran diri pada 20 Juli 1956, setelah DPR hasil pemilu mulai bekerja dan Konstituante terbentuk. Ia tidak menunggu jabatan menjadi beban reputasi.
Tentu, konteks politik keduanya berbeda. Hatta mundur karena perbedaan prinsip dan tata kelola pemerintahan, sedangkan kontroversi Gibran berkaitan dengan proses pencalonan dan dokumen persyaratan. Namun, keduanya bertemu pada satu pertanyaan tentang etika kekuasaan: apakah jabatan sekadar hak yang diperoleh melalui prosedur, atau amanah yang juga menuntut kepercayaan?
Demokrasi memang menyediakan kursi kekuasaan melalui pemilu dan konstitusi. Tetapi legitimasi tidak selesai ketika sumpah jabatan diucapkan. Ia harus terus dirawat melalui keterbukaan, keteladanan, dan kesediaan menjawab pertanyaan publik.
Barangkali Bung Hatta tidak pernah membayangkan bahwa puluhan tahun setelah kepergiannya, kursi yang ia tinggalkan akan kembali menjadi panggung perdebatan tentang etika. Sejarah memang tidak menyediakan tombol mundur. Namun, ia selalu menyediakan cermin. Dan cermin itu kadang lebih jujur daripada pidato pelantikan. (*
Oleh: Jejak Kata
