HARI ini, keputusan politik di Washington bisa memengaruhi harga cabai di Pasar Cilegon. Itulah wajah dunia saat ini: saling terhubung, saling tergantung, tapi tidak saling adil. Globalisasi bukan sekadar lalu lintas barang dan informasi; ia juga adalah lalu lintas kuasa. Dan dalam dunia yang berubah cepat ini, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah kita siap globalisasi, tetapi apakah kita sadar bahwa kita sedang diubah olehnya?
Demokrasi yang Berjarak dari Rakyat
Kita sering membanggakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, demokrasi macam apa yang kita punya di tengah gempuran globalisasi?
Hari ini, demokrasi banyak ditentukan oleh kekuatan modal. Kampanye politik dikuasai oleh konglomerasi media, tim buzzer, dan logika digital yang membuat substansi debat publik menghilang. Di era global, algoritma media sosial yang dikendalikan perusahaan luar negeri justru membentuk opini politik lokal. Bukan suara rakyat yang menang, melainkan suara yang paling sering muncul di feed.
Lebih dari itu, globalisasi mendorong negara untuk menjadi manajer ekonomi daripada pelayan publik. Ketika pemerintah lebih sibuk mengejar nilai investasi dan rating lembaga dunia, maka suara rakyat cenderung diredam atas nama “kepastian hukum” dan “iklim usaha”.
Politik Identitas: Perlawanan yang Salah Arah?
Globalisasi menciptakan standar baru yang sering kali terasa asing: budaya kerja ala korporasi, gaya hidup urban yang seragam, hingga cara pandang hidup yang menjauh dari lokalitas. Tak heran, sebagian masyarakat merespons dengan kembali ke identitas: agama, suku, bahkan nostalgia masa lalu.
Di sinilah letak persoalannya. Politik identitas muncul bukan karena masyarakat semata-mata intoleran, tetapi karena globalisasi menciptakan rasa terasing yang mendalam. Ketika negara gagal hadir untuk memberi perlindungan, identitas menjadi satu-satunya jangkar.
Namun politik identitas mudah sekali dimanipulasi. Ia bisa digerakkan oleh elite yang merasa kehilangan dukungan, lalu membenturkan satu kelompok dengan kelompok lain. Hasilnya: polarisasi sosial, disintegrasi, dan kekerasan simbolik di ruang digital maupun fisik.
Padahal globalisasi mestinya mendorong kita untuk lebih terbuka. Namun kenyataannya, ketakutan akan perubahan membuat banyak masyarakat menutup diri dan menjadikan perbedaan sebagai ancaman.
Kedaulatan yang Mengabur di Era Digital dan Korporasi Global
Kita dulu belajar bahwa negara adalah pemilik kedaulatan tertinggi di wilayahnya. Tapi bagaimana jika sekarang perusahaan teknologi internasional lebih tahu tentang data penduduk kita dibanding pemerintah sendiri?
Pertanyaan ini bukan mengada-ada. Hari ini, platform global seperti Google, Meta, dan TikTok menyimpan informasi vital yang sangat menentukan perilaku politik, konsumsi, hingga orientasi budaya generasi muda. Negara sering tak punya cukup kekuatan atau keberanian untuk menantang dominasi korporasi digital raksasa ini.
Di sisi lain, perjanjian dagang internasional juga seringkali membatasi ruang gerak negara. Ketika negara dipaksa patuh pada sistem arbitrase internasional demi menjaga “kepercayaan investor”, maka banyak keputusan politik dalam negeri yang menjadi tidak sepenuhnya merdeka.
Apakah kita masih bisa bicara tentang kedaulatan jika semua tergantung pada restu lembaga asing dan modal global?
Politik Global: Tantangan atau Kesempatan?
Globalisasi memang membawa tantangan, tapi bukan berarti hanya berisi ancaman. Ia juga bisa menjadi kesempatan jika masyarakat cukup sadar, kritis, dan terlibat.
Saatnya kita berhenti menganggap politik hanya urusan elite di Senayan. Politik adalah bagaimana ruang publik diatur, bagaimana suara warga dilindungi, dan bagaimana negara mengambil sikap di panggung dunia.
Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa setiap perubahan global punya implikasi lokal. Isu perubahan iklim, konflik geopolitik, sampai kebijakan digital, semuanya akan berdampak pada kehidupan kita. Maka, kita butuh politik yang tanggap zaman, tapi tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Karena dunia tak akan menunggu kita siap. Dan jika kita lengah, kita akan terus tertinggal di negeri sendiri.
Opini ini adalah tanggung jawab penulis, dan tidak mewakili pandangan redaksi
Penulis: Adizka Azzahra Aurian
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
