HAK Asasi Manusia (HAM) adalah dasar hak yang dimiliki seseorang dari dalam kandungan sampai tutup usia, yang tidak harus dilihat dari segi gender, kepercayaan, suku, dan kebangsaan. Hak-hak ini dianggap sebagai universal dan melekat pada martabat kemanusiaan seseorang, sehingga semua orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan tinggi, bebas berekspresi, diayomi masyarakat, juga dapat perlindungan hukum.
Perjalanan panjang Hak Asasi Manusia (HAM) ditunjukkan oleh perjuangan umat manusia untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar, hal ini adalah sejarah perkembangan HAM dari waktu ke waktu. Keputusan pemikiran tentang hak individu dan perlindungan terhadap penindasan telah berkembang sepanjang sejarah HAM, perjuangan untuk hak asasi manusia terus berlanjut itu mencerminkan perubahan budaya, sosial, dan politik yang berlangsung di seluruh dunia, dari kode hukum kuno hingga deklarasi kontemporer, hak asasi manusia adalah dasar untuk kehidupan yang lebih adil dan bermartabat bagi setiap orang.
Kepastian akan HAM sedari awal sudah terdapat pada hukum internasional, salah satunya ialah (DUHAM) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam PBB ditahun 1948.
Di Indonesia sendiri, saat ini HAM berada dalam ujung tanduk kelemahan. Ancaman, intimidasi terhadap hak individu yang sudah didapatkan oleh manusia sejak lahir itu, kerap kali dilakukan oleh oknum penegakan hukum. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi baru-baru ini maupun kasus puluhan tahun lalu, hingga saat ini banyak yang tak pernah ada ujung akhir penyelesaiannya. Sehingga tak heran jika ketidakberpihakan terhadap masyarakat ini telah menurunkan tingkat kepercayaan pada pemerintah.
Definisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Kebebasan Berekspresi adalah hak untuk mengekspresikan pendapat, keyakinan, dan Ide-ide secara bebas melalui banyak bentuk komunikasi, seperti lisan, gambar, tulisan, jejaring sosial media, dan metode lainnya tanpa khawatir mengalami tekanan atau hal negatif dari pihak lain. Kebebasan berekspresi ialah hak konstitusional yang terjamin oleh negara dan dimiliki pada setiap warga negara.
Apakah ada kaitannya antara kebebasan berekspresi dengan HAM?
Tentu saja, hubungan kebebasan berekspresi sangat erat kaitannya dengan HAM, dimana kita bisa mengekspresikan kebebasan ide-ide dan menyuarakan kritikan terhadap pemerintah. Sebagai negara hukum dan juga demokrasi, Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur dan melindungi HAM. Hal ini tertuang dalam pasal 28 E ayat (3) yang mengatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Di masa depan, tindakan Indonesia akan memainkan peran penting dalam menanggulangi masalah apapun yang berhubungan dengan HAM, perlindungan HAM memerlukan penegakan hukum yang adil dan efisien, pendidikan yang menyeluruh terhadap HAM, diperlukannya kesadaran HAM dalam aktivitas kehidupan, dan kerja sama Internasional untuk memecahkan masalah lintas batas. Lalu, kebebasan berekspresi dalam perspektif HAM, adalah hak dasar manusia yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa khawatir akan dihukum atau ditindak. Kebebasan berekspresi juga merupakan bagian penting dari demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dan memengaruhi kebijakan public, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari demokrasi sebuah negara.
Bentuk-bentuk Ancaman Kebebasan Berekspresi
Apa saja yang termasuk contoh pelanggaran HAM ringan dan berat?
Pelanggaran HAM ringan, ini meliputi pencemaran nama baik, penganiayaan, penghalang kebebasan berekspresi, perusakan terhadap sesuatu, main hakim sendiri, bentrok, tawuran, kelalaian dalam memberikan penanganan kesehatan, dan pencemaran lingkungan secara sengaja. Kemudian contoh pelanggaran HAM berat, ini ada genosida, perbudakan, penyiksaan, pembunuhan secara sewenang-wenang, penganiayaan, dan menghilangkan orang secara paksa.
Berdasarkan DUHAM, meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, kebebasan berbicara dan berkumpul seringkali dilarang. Kebebasan berekspresi sering kali menjadi masalah utama para aktivis dan jurnalis. Banyak sekali ancaman yang mereka dapat seperti sensor media, pemenjaraan dan penangkapan aktivis, teror psikologis, intimidasi bahkan kekerasan yang dapat berujung pembunuhan.
Pemerintah atau otoritas tertentu membatasi akun atau berita pada konten yang dianggap sensitif atau merugikan pemerintah. Dalam hal ini, mereka melakukan pengendalian konten digital, mulai dari memblokir situs web, platform media sosial, atau aplikasi yang dianggap dapat menyebarkan hoax.
Ada beberapa ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.P
- Penggunaan undang-undang yang sering digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara, seperti UU ITE, dapat menangkap orang yang mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapat mereka.
- Intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis dan jurnalis yang membuat mereka enggan untuk melaporkan atau berbicara secara terbuka.
Kritik terhadap pemerintah sering kali dihadapkan pada risiko penangkapan atau ancaman, sehingga ketidakpastian hukum dan impunitas pelanggar semakin memburuk. Kondisi ini membahayakan kebebasan berbicara di masyarakat.
Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Terdapat banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia seperti peristiwa 1965-1966, peristiwa kekecewaan mei 1998, penembakan misterius (petrus) 1982-1985, tragedi Trisakti, tragedi Talangsari di tahun 1989, tragedi Semanggi I di tahun 1998, Semanggi II di tahun 1999, Wamena berdarah pada Februari 2003, Wasior pada Juni 2001-2002, dan Timor Timur 1999. Kasus ini hanya sedikit dari banyaknya yang tidak disebutkan. Dari contoh kasus tersebut membuat banyak sejarah kelam tentang kemanusiaan di Indonesia yang masih belum transparan.
Beberapa contoh pelanggaran HAM paling populer dan menarik perhatian dunia yaitu :
- Kasus pembunuhan Munir, ia adalah seorang aktivis HAM terkenal yang terus memperjuangkan keadilan sepanjang hidupnya, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia,ia juga dikenal sebagai tokoh aktivis yang berani dan tegas dalam memperjuangkan keadilan dan mengkritisi pemerintahan, Ia adalah salah satu orang yang disegani karna keberaniannya, namun ia juga menjadi tokoh yang dibenci oleh segelintir orang-orang yang merasa terancam dengan keberadaannya. Munir harus tewas dengan cara yang mengenaskan yaitu diracuni dengan arsenik dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam, dan efek dari racun itu adalah muntah-muntah dan kesakitan luar biasa.
- Kasus Marsinah, salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang cukup menyayat hati saaat tahu akan kisahnya, ia adalah seorang Aktivis buruh yang tewas dengan tanda-tanda kekerasan pada Mei 1993 setelah memperjuangkan hak-hak buruh di pabrik tempat ia bekerja.
- Kasus Wiji Thukul, adalah salah satu contoh paling signifikan dalam perjuangan untuk kebebasan berekspresi di Indonesia dalam konteks menentang rezim otoriter orde baru. Ia seorang penyair, aktivis, dan tokoh perlawanan yang menggunakan puisi-puisinya untuk mengkritik ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah saat itu.
Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap hingga hari ini. Pada tahun-tahun setelah reformasi, sejumlah aktivis dan politisi telah mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, kepentingan politik sering menghalangi upaya ini. Semua kasus tersebut menarik perhatian publik di dalam negeri dan di seluruh dunia. Banyak organisasi buruh dan HAM seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) atau LBH Jakarta yang memperjuangkan keadilan bagi para korban dan keluarganya. Mereka semua menjadi simbol perlawanan rakyat biasa terhadap ketidakadilan dan represi yang dilakukan oleh rezim orde baru. Berbagai organisasi HAM global, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, yang salah satunya mengangkat kasus Marsinah di tingkat internasional. Mereka mengutuk kekerasan yang dialami marsinah dan mengkritik bagaimana buruknya pemerintah Indonesia menangani kasus ini.
Upaya dan Tantangan untuk Melindungi Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Saat ini, Indonesia telah mengambil berbagai tindakan untuk menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak individu dalam upaya mengatasi pelanggaran HAM. Ratifikasi instrumen internasional yang berhubungan dengan HAM seperti konvensi internasional mengenai hak sipil juga politik, merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar perlindungan HAM internasional.
Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga yang independen untuk ditugaskan dalam mengawasi, menyelidiki, juga melaporkan pelanggaran hak asasi manusia.
Komnas HAM juga sangat penting dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Sejauh ini, pemerintah telah meluncurkan program pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, sehingga mereka lebih sadar dan berani melindunginya.
Tantangan hak asasi manusia semakin kompleks di tengah dinamika pertumbuhan teknologi dan globalisasi. Hak perempuan, hak imigran, hak minoritas, dan privasi di era digital menjadi perhatian utama. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak boleh menjadi usaha yang stagnan, namun harus sebaliknya yaitu mengikuti perkembangan dan menerapkan konteks HAM lebih luas.
Dalam menjaga kebebasan berekspresi, terdapat banyak upaya dan kesulitan, terutama dalam konteks transformasi sosial, politik, dan teknologi. Berbagai usaha dalam melindungi kebebasan berekspresi adalah dengan meningkatkan peraturan dan hukum, banyak negara telah menetapkan undang-undang yang mempertahankan kebebasan berekspresi untuk mencegah pelanggaran hukum oleh negara maupun organisasi non-negara, hukum seringkali dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan standar internasional yang digunakan di seluruh dunia.
Secara keseluruhan, meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tindakan penting untuk memerangi pelanggaran HAM, masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan guna memastikan bahwa haknya dilindungi dan dihormati dengan baik. Diperlukan tanggung jawab yang lebih kuat dari seluruh pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, ataupun lembaga internasional. Kemudian untuk membuat masyarakat merasa aman ketika menyuarakan pendapat mereka, pemerintah harus membuka ruang untuk diskusi dan mendukung hak asasi manusia. Karena cita-cita masyarakat yang berkeadilan dan menghormati HAM hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang efektif dan kesadaran kolektif.
Penulis:
Andini Damayanti
Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang
