SEBAGAI negara yang menganut ideologi Pancasila, dengan kehidupan masyarakat yang majemuk dan memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, serta adat istiadat, saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang cukup serius, salah satunya adalah merebaknya politik identitas.
Politik identitas sendiri merupakan sebuah fenomena yang kontradiktif dengan ideologi Pancasila, dimana terdapat kelompok-kelompok yang mencoba mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan identitas atau simbol tertentu untuk mendapatkan pengaruh politik.
Sejarah Politik Identitas
Di Amerika Serikat, politik identitas pertama kali muncul pada tahun 1970, yaitu sebagai tanggapan atas perjuangan orang-orang dari kelompok minoritas, gender dan ras yang merasa terpinggirkan. Martin Luther King, Rosa Parks dan Malcolm X adalah beberapa tokoh sejarah yang mendorong gerakan politik identitas di Amerika.
Dalam sejarah manusia, perjuangan untuk pengakuan hak manusia telah digerakkan, yang secara Universal telah mengakui bahwa setiap manusia berhak dihargai. Namun, pengakuan Universal ditentang lewat bentuk-bentuk pengakuan parsial lain berdasarkan bangsa, agama, ras, etnis, gender atau individu yang ingin diakui sebagai kelompok yang dominan.
Sejarah konflik politik yang disebabkan identitas memberikan pembelajaran penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Karena pada saat politik identitas tidak dapat dikendalikan atau dikelola dengan baik, persatuan dan kesatuan Nasional dapat hancur. Selama hampir 20 tahun, reformasi telah membawa perubahan substansial pada kadar kedaulatan.
Apa Itu Politik Identitas?
Politik identitas pada dasarnya adalah fenomena politik yang menekankan perbedaan identitas. Oleh karena itu, identitas sering digunakan dalam kedaulatan rakyat sebagai kebutuhan politik, baik untuk mendapatkan dukungan lewat masyarakat pada pemilihan umum maupun untuk tujuan politik lainnya. Bertujuan agar mendapatkan kekuasaan. Politik identitas adalah masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini karena dapat berpotensi merusak bangsa.
Namun, dalam arti khusus tindakan dan tujuan tersebut dikaitkan dengan aktivitas publik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sudah mempunyai peran penting bagi Indonesia. Berbeda dengan identitas yaitu sesuatu yang menarik dan tunggal yang menjadi pembeda antara satu individu atau kelompok dari yang lainnya.
Keberadaan politik identitas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya berubah menjadi masyarakat demokratis. Demokrasi masih “eksklusif” dan “transaksional” daripada “transformasional”. Masyarakat tidak memiliki preferensi karena ideologi partai politik belum sepenuhnya mengakar di masyarakat. Jadi, politik identitas adalah tentang cara suatu individu atau kelompok mempertahankan identitasnya.
Kasus Politik Identitas yang Terjadi di Indonesia
-
Pilkada Tahun 2017
Pada kepentingan politik identitas, banyak kelompok-kelompok politik yang melakukan cara apa pun untuk memperoleh kekuasaan, yang salah satunya adalah politisasi agama atau penggunaan identitas agama sebagai alat politik. Seperti yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada peristiwa itu, ada salah satu paslon yang terlibat dalam penistaan agama. Hal ini membuat perhatian masyarakat terpusatkan dan memicu terpecah belahnya masyarakat. Sampai akhirnya muncul sebuah kelompok yang diawali dengan aksi unjuk rasa dengan lebel “Aksi Damai 212”. Aksi Damai 212 ini merupakan wujud kuatnya hubungan antara agama dengan politik negara sebagai bentuk gejala politik identitas.
-
Pemilu Tahun 2019
Dalam sejarah Pemilu di Indonesia, untuk pertama kalinya pemilu pada tahun 2019 melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan wakil rakyat, baik di tingkat DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi. Pemilihan presiden dan legislatif yang diadakan secara bersamaan ini, diyakini akan menghemat anggaran dan waktu. Selain itu, pencalonan presiden dan wakil presiden tidak akan terpengaruh oleh dukungan koalisi partai politik saat mereka dicalonkan. Namun fakta yang terjadi, aroma politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, masih nampak dalam perhelatan pesta politik lima tahunan itu.
Apa yang Membuat Politik Identitas dapat Berpengaruh dalam Demokrasi Indonesia?
Politik identitas dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia. Karena politik identitas ini dapat memicu kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, menjadi lebih berani untuk memberikan suara atau pendapat dalam proses politik. Selain itu, politik identitas dapat meningkatkan polarisasi sosial, yang dapat memicu konflik antar kelompok dan memecah belah masyarakat berdasarkan identitas ras, etnis atau agama.
Kelompok yang memperjuangkan identitasnya biasanya didominasi oleh kelompok marjinal. Kelompok ini cenderung merasa terpojokkan oleh kelompok yang lebih berkuasa atau dominan, dan merasa ragu ketika kelompok berkuasa lebih dapat mempertahankan kelompoknya dalam politik identitas.
Biasanya aspirasi mereka terpusat dalam beberapa kelompok, termasuk lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan identitas tertentu. Hal inilah yang dapat memecah belah masyarakat menjadi bentuk kelompok-kelompok, yang mendahulukan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam kelompoknya, dengan berbagai ‘corak dan warna’ dalam indentitas tertentu.
Apakah Politik Identitas Membawa Kehancuran Demokrasi?
Politik identitas harus diubah menjadi politik kebangsaan yang tidak lagi berfokus pada kepentingan golongan, wilayah atau sukuisme. Hal ini bertujuan agar seluruh komponen bangsa kembali pada fitrah, yaitu menganut politik kesatuan dan patriotisme yang didasarkan pada Pancasila. Sehingga perwujudan untuk mengutamakan persatuan dalam perbedaan menjadi terlihat nyata.
Harus kita akui, politik identitas dapat menghancurkan demokrasi yang seharusnya menunjukkan dirinya sebagai demokrasi yang mengutamakan hak sipil dan diplomatis. Politik identitas mempunyai kecondongan untuk membatasi dibanding membebaskan yang membuatnya menjadi berisiko.
Politik identitas yang sedang tumbuh saat ini, dikelilingi dua kekuatan yang mendominasi kelompok loyalis dan kelompok agama, yang ini dapat menghancurkan keseimbangan sebuah negara. Hal ini yang sedang terjadi di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena politik identitas cenderung memiliki ketidaksamaan dengan kepentingan terbatas untuk dapat membangun sistem demokratis yang baik, selain kepentingan politik.
Penulis:
Ananda Restu Wulandari
Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang
