ABDURRAHMAN Wahid alias Gus Dur adalah presiden ke-4 Indonesia. Ia terpilih melalui pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, dimana ia berhasil mengalahkan putri Soekarno yaitu Megawati. Nah, di sini kita akan membahas tentang masa pemerintahan Gus Dur di bidang politik, yaitu tentang kebijakan-kebijakan selama dua tahun menjabat sebagai Presiden RI.
Pembubaran Departemen Penerangan
Di dalam bidang politik Gus Dur mengeluarkan kebijakan mengenai pembubaran departemen penerangan. Pada saat masa pemerintahan Soeharto departemen penerangan ini dibuat untuk mengekang kebebasan pers. Kebijakan Gus Dur untuk membubarkan departemen ini bertujuan agar kebebasan pers semakin terjamin dan tidak ada pihak-pihak yang dapat mengekang kebebasan pers. Namum, pembubaran ini menjadi perbincangan rakyat atau publik pada saat itu. Banyak yang berfikir bahwa pembubaran ini baik dan banyak yang berfikir sebaliknya.
Mengubah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kebijakan yang ia lakukan selanjutnya ialah ia mengubah departemen koperasi dan pengusaha kecil menengah yang dibuat pada masa jabatan presiden ketiga yaitu BJ Habbie, menjadi kementerian non fortopolio atau menteri negara. Akibat dari perubahan ini banyak para pengusaha kecil menengah tidak mempunyai pijakan di dalam daerah ini membuat para pengusaha kecil menengah merasa dipisahkan dalam system ekonomi, dan ini menandai kembalinya lagi system ekonomi yang berpihak pada rakyat-rakyat besar. Keadaan ini terus berlangsung sampai sekarang bahkan dengan pergantian presiden pun tidak dapat membuat keadaan ini berubah.
Mencabut TAB MPR-RI Nomor 33 Tahun 1967
Kebijakan ketiga ini cukup membuat kita jadi mengenang lagi tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun 65, yaitu tentang pemberontak yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kebijakan ini adalah pencabutan Ketetapan (TAP) MPR-RI Nomor 33 Tahun 1967 tentang Larangan terhadap Partai Komunis, Ajaran-ajaran seperti Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Nah, dengan pencabutan TAP MPR-RI ini, membuat publik kebingungan dan bahkan lawan politik dari Gus Dur menganggap bahwa dengan pencabutan ini Gus Dur hanya ingin mencari sensasi atau mencari muka dan simpati dari para keluarga-keluarga mantan tahanan politik yang berususan dengan PKI.
Kerjasama dengan Israel
Walaupun Gus Dur diusung oleh partai Islam bahkan ia merupakan cucu dari kyai tidak membuat Gus Dur enggan dalam melakukan hubungan langsung dengan Israel. Seperti yang kita tahu bahwa Israel adalah negara yang menjajah Palestina. Hal ini menuai protes. Unjuk rasa pun digelar di hampir penjuru Indonesia. Mereka menolak keinginan Gus Dur yang akan menjalin hubungan dengan Israel ini. Bahkan sampai ada yang menuduh Gus Dur sebagai Agen Yahudi, dikarenakan dirinya pernah tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menanggapi aspirasi dari para pengunjuk rasa. DPR juga beranggapan bahwa hal itu tidak menguntungkan dan meminta untuk menunda hubungan antara dua negara tersebut. Pemerintah dan wakil rakyat saat itu memang menyatakan akan menunda hubungan tersebut, tetapi Gus Dur malah secara terbuka menyampaikan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dengan Israel itu sah. Karena, baginya hubungan perdagangan dengan Israel itu lebih baik daripada dengan Rusia yang menurutnya atheis yang menentang Tuhan. Sementara, Israel, walaupun Yahudi dan Nasrani, mereka masih mengakui keberadaan Tuhan serta menganggap agama Islam masih satu rumpun dengan mereka.
Alasan lain yang mendorong Gus Dur angkat bicara soal peningkatan hubungan dengan Israel, karena situasi ekonomi di Indonesia yang memburuk sejak tahun 1998, meski di era BJ. Habibie sudah mulai merangkak. Hal ini yang membuat Gus Dur memiliki sikap politik yang terbuka terhadap masing-masing negara. Indonesia perlu menjalin hubungan dengan banyak negara untuk memulihkan kondisi. Artinya, Indonesia sangat perlu menjalin hubungan dagang dengan banyak negara untuk memulihkan kondisi Ekonomi saat itu.
Menteri Luar Negeri periode pemerintahan Gus Dur, Alwi Shihab, mengungkapkan bahwa berhubungan dagang dengan Israel itu ibarat melempar jatuh dua burung dengan satu lemparan.
Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks hubungan dengan Israel, hubungan yang ada di benak Gus Dur membuka hubungan di tataran perdagangan, bukan hubungan diplomatik. Fakta bahwa produk domestik bruto (PDB) Israel saat itu mencapai $19,2 miliar dan tingginya keterlibatan keturunan Yahudi di banyak lembaga keuangan internasional dipandang sebagai potensi untuk meningkatkan lobi ekonomi Indonesia dalam skala global.
Selain itu, data resmi atas perdagangan Israel di Singapura, sepanjang 1999 menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Negeri Zionis itu mencapai US$ 11 juta, sedang impor Indonesia dari negeri itu mencapai US$ 6 juta.
Gus Dur juga menginginkan hubungan perdagangan dengan Israel tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak bersembunyi-sembunyi lagi seperti sebelumnya. Mungkin memang pada saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur ingin hubungan politik Indonesia juga meluas, dan perekonomian bisa menjadi lebih baik lagi dengan keuntungan yang didapat dari kerja sama dalam perdagangan dengan Israel tersebut.
Mencabut Intruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967
Kebijakan selanjutnya di bidang politik yang ini, banyak membuat orang menyebut bahwa Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Karena ia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967, yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada masa jabatannya. Isi dari Intruksi presiden yang dikeluarkan oleh Soeharto itu adalah melarang segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat-tempat umum atau terbuka.
Di era Gus Dur, pasca dicabutnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967, membuat warga keturunan Tionghoa melihat bahwa terbukanya kembali jalan bagi etnis mereka untuk menunjukan kembali eksistensi dan identitas kebudayaan mereka. Bahkan Gus Dur tidak hanya mencabut Inpres tersebut, ia juga menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur Nasional Indonesia.
Karena kebijakan itulah, Abdurrahman Wahid alis Gus Duru ini juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama warga keturunan Tionghoa. Terkait hal ini pula Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme Indonesia.
Meskipun dari setiap kebijakan yang dibuat selalu menuai pro dan kontra, bahkan dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia yang sering membuat banyak kebijakan-kebijakan yang mengundang kontroversi, namun seperti yang kita lihat dan pelajari bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakannya mempunyai arti dan pemikiran yang mendalam. Gus Dur juga merupakan orang yang sangat berpegang teguh dengan pendiriannya. Selama masa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu yang ke-4, Gus Dur menjalani masa kepemimpinannya sangat teguh dengan prinsip-prinsip yang dipegangnya.
Penulis :
Bunga Khayila Winardi
Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Serang
