JEJAK KATA, Kota Tangerang – Maraknya pemberitaan di bulan kemerdekaan Negara Indonesia soal pengibaran bendera One Piece meramaikan media sosal dan jagad maya.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah melalui DPR dan MPR telah memberikan komentar atas pengibaran bendera tersebut yang dianggap sebagai upaya memecah belah bangsa.
Menanggapi hal itu, ketua umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang, Indri Damayanthi menilai pandangan DPR, Sufmi Dasco, maupun MPR tidak menyentuh substansi persoalan.
Dirinya meminta pemerintah untuk memperhatikan dan membaca situasi masyarakat yang kian tertekan secara struktural.
“Pengibaran bendera One Piece ini merepresentasikan keresahan masyarakat yang sudah begitu besar. Seperti janji menyediakan 19 juta lapangan kerja yang faktanya berbanding terbalik, meningkatnya harga bahan pokok, kriminalisasi pada aktivis, pajak atas barang yang kian semakin meluas, kerusakan lingkungan yang dibiarkan pemerintah, hingga pembahasan RKUHAP yang ugal-ugalan,” kata Indri Dayanti kepada wartawan, Jum’at (01/08/2025).
Selain itu, ekonomi yang lesu, membuat semakin banyak masyarakat bergantung pada produk pinjaman untuk berhutang, seperti data survey konsumen yang telah dirillis Bank Indonesia periode Juni 2025, masyarakat yang mampu untuk menabung turun sebesar 0,8 persen dan meningkatnya rasio pembayaran hutang 0.3 persen pada periode (Juni-Juli 2025).
Tidak berhenti sampai di situ, SEMMI Tangerang juga mengungkapkan bahwa, World Risk Indeks negara di dunia menyebut Indonesia telah masuk ke dalam negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua setelah Filiphina sejak 2024.
Hal ini diikuti dengan berbagai pemberitaan mengenai kerusakan lingkungan, baik di darat maupun laut, kebakaran hutan, defortasi lahan, pencemaran laut akibat pertambangan. Menurut Indri, ini menjadi penyebab serius penyumbang risiko bencana alam.
Oleh karenanya, lanjut Indri, pemerintah sepatutnya memandang bahwa munculnya kampanye bendera One Piece menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 80, sebagai luapan kekecewaan masyarakat atas kesejahteraan yang dijanjikan.
Selain itu, SEMMI Tangerang juga memandang, pemerintah seharusnya bisa membaca situasi dan kondisi masyarakat, bukan sepenuhnya mendengarkan analisa intelegent.
“Kalau analisa itu (intelejen-red) kan bicara keamanan negara, kalau pemerintah terlebih DPR harusnya bisa baca dari sudut pandang kesejahteraan rakyatnya. Agar tidak hanya dipandang sebagai gerakan memecah belah bangsa,” kata Indri.
Namun demikian, SEMMI Tangerang mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menyuarakan kebenaran, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
